KEUANGAN PEMKOT JOGJA : Silpa Rp434 Miliar, DPRD Menganggap Kinerja Pemkot Buruk

Keuangan Pemerintah Kota Jogja terdapat Silpa Rp434 miliar, DPRD menganggap kinerja Pemkot Jogja buruk

Harianjogja.com, JOGJA-Fraksi-fraksi DPRD Jogja menuding pengelolaan keuangan Pemkot Jogja buruk. Pasalnya, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 2014 terbesar dalam sejarah pengelolaan anggaran di Jogja, yakni mencapai Rp434,3 miliar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Anggota Fraksi PKS, M Fauzan menyebutkan penyerapan anggaran belanja daerah baru sebesar Rp743,3 miliar atau setara dengan 55,62% dari total belanja daerah 2014.

“Besaran SILPA menjadi warning bagi Pemkot karena idealnya setiap tahun SILPA tidak lebih dari Rp100 miliar,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jogja beragendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jogja tahun anggaran 2014 di ruang sidang DPRD Jogja, Senin (22/6/2015).

Ia menilai, SILPA yang besar mencerminkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tidak baik.

Fauzan juga mencontohkan beberapa program yang serapan anggarannya minim, antara lain, anggaran untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun pada 2014 sebesar Rp101,2 miliar, namun realisasinya hanya Rp87,7 miliar, anggaran Program Pengembangan Pendidikan sejumlah Rp23,9 miliar, akan tetapi hanya terserap Rp19,7 miliar, anggaran Program Peningkatan dan Kualitas Pendidikan sebesar Rp4,07 miliar dan terealisasi Rp3,5 miliar, anggaran Program Fasilitasi Pertanahan sebesar Rp10 miliar dan hanya terserap Rp5,1 miliar, dan sebagainya.

“Kami meminta penjelasan walikota terkait hal ini sebab program-program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Kendati demikian, ungkap dia, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemkot Jogja yang memperoleh pendapatan daerah melebih target, sebesar Rp1,45 triliun.

Fauzan menambahkan eksekutif didorong segera menghitung dan mengkaji potensi pendapatan Jogja, sehingga dapat penggunaannya dapat dimaksimalkan dan menghindari kebocoran.

Anggota Fraksi PDIP Sigit Wicaksono mengatakan Pemkot perlu mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga penyerapan anggaran melalui program-program yang dibuat berjalan maksimal.

Disebutkannya, SILPA 2014 berasal dari rekening kas umum daerah, BLUD Rumah Sakit Jogja, kas BLUD UPT puskesmas, dan sisa rekening kas BLUD UPT pusat bisnis.

“Sisa rekening kas BLUD rumah sakit dan puskesmas dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah sarana dan prasarana laboratorium, namun tetap harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” paparnya.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti mengaku akan melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran. Menurutnya, SILPA yang membengkak diakibatkan tidak adanya penyusunan APBD perubahan pada 2014.

“Penyusunan APBD perubahan 2015 dan APBD 2016 akan menggunakan indikator sehingga tidak ada penambahan honorarium jika tidak ada penambahan kualitas indikator,” tandasnya.