KEUANGAN KLATEN : 2017, Dana Desa Bertambah Rp67 Miliar

Keuangan Klaten, dana desa untuk wilayah Klaten tahun depan bertambah senilai Rp67 miliar.

Solopos.com, KLATEN — Jumlah total dana desa untuk 391 desa di Klaten pada 2017 sekitar Rp311 miliar. Jumlah itu meningkat sekitar Rp67 miliar dibanding dana desa 2016.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Total dana desa yang diterima Klaten pada 2016 senilai Rp Rp243.866.425.000. Dari jumlah total dana desa yang diterima Klaten pada 2017, rata-rata setiap desa mendapat sekitar Rp700 juta.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Klaten, Jaka Purwanto, mengatakan dana desa yang disalurkan ke setiap desa beragam. Nilai dana yang diterima pemerintah desa tergantung sejumlah kriteria seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, serta jumlah warga miskin.

Terkait prioritas penggunaan dana desa 2017, Jaka mengatakan Pemkab masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. “Soal penggunannya nanti sesuai prioritas yang ditetapkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Petunjuk masih dalam pembahasan,” kata Jaka saat ditemui wartawan di Kejaksaan Negeri Klaten, pekan lalu.

Jaka menjelaskan secara umum dana desa dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan seperti pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat desa. Disinggung persiapan desa untuk proses pencairan dana desa 2017, Jaka mengatakan salah satu persyaratannya yakni telah menyelesaikan pembahasan APB Desa.

“Proses pencairannya ada sejumlah syarat yakni APB desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebelumnya sudah kelar. APB desa paling lambat 31 Desember harus sudah ditetapkan. Memang ada beberapa kendala. Nanti kami koordinasi dengan camat mengenai hal yang bikin lambat itu,” kata dia.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Klaten, Masruri Abdul Azis, mengatakan pendampingan terkait administrasi pengelolaan keuangan desa tetap dilakukan tahun depan. Ia menjelaskan rencananya ada 26 desa yang mendapat pendampingan dari Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Desa-desa itu merupakan perwakilan dari 26 kecamatan. “Untuk desa-desa yang jadi desa binaan itu tergantung usulannya seperti apa. Meski ada 26 desa binaan, pendampingan secara berkala tetap dilakukan ke desa lainnya,” kata Masruri yang juga Ketua TP4D Klaten.