Tutup Iklan

Ketum PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Atal S. Depari menegaskan  wartawan tidak tunduk pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

 Ilustrasi jurnalis. (Freepik)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi jurnalis. (Freepik)

Solopos.com, JAKARTA —  Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Atal S. Depari menegaskan  wartawan tidak tunduk pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ketika melaksanakan tugas jurnalistik.

“Kami berpendapat, maksud UU Ketenagakerjaan adalah Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP, sedangkan wartawan adalah sebuah profesi khusus yang diatur dalam UU Pers,” kata Atal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta seperti dilansir Antaranews, Minggu (17/10/2021).

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Atal terhadap anggapan Para Pemohon mengenai Dewan Pers melakukan praktik ultra vires, atau tindakan di luar batas kewenangan.

Salah satu tindakan yang di luar batas, menurut Para Pemohon, adalah kewenangan Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan yang dianggap melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan karena yang berwenang menguji kompetensi wartawan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca Juga: Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pers, yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu, UU Pers adalah lex specialis untuk profesi wartawan dan tidak bisa disamakan dengan Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan.

Menurut Atal, terdapat kesesatan pemahaman pada Para Pemohon yang menyamakan profesi wartawan dengan tenaga kerja.

Dengan demikian, Atal menegaskan bahwa yang benar adalah Uji Kompetensi Wartawan dilakukan oleh Dewan Pers, sesuai tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas kewartawanan berdasarkan UU Pers.

“Apakah profesi Dokter dan Advokat dapat disamakan dengan tenaga kerja yang harus ikut sertifikasi BNSP? Tidak, karena profesi Dokter dan Advokat adalah profesi khusus yang diatur masing-masing secara khusus [lex specialis] dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Advokat,” ujar Atal menambahkan.

Baca Juga: 10 Berita Terpopuler: Peraih Emas Terbanyak PON – Tragedi Susur Sungai

Justru, Atal melanjutkan, Para Pemohon menundukkan diri secara sukarela sebagai tenaga kerja dengan mendirikan LSP untuk melaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Para Pemohon tidak layak lagi mengaku berprofesi sebagai wartawan karena menginginkan campur tangan BNSP untuk melakukan Sertifikasi Profesi Wartawan, karena profesi wartawan diatur khusus dalam UU Pers.

Menurut Atal, seharusnya para pemohon mengikuti keputusan Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan dari pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.


Berita Terkait

Berita Terkini

+ PLUS Setop Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM!

Serangan kepada pembela HAM kian meningkat setiap tahun. Peningkatan itu mencakup jumlah maupun ragam kekerasannya.

Ribuan Hektare Lahan Rusak Akibat Erupsi Semeru, Jadi Lautan Abu

Ribuan hektare lahan terdampak erupsi Gunung Semeru yang kini berubah menjadi lautan abu.

Jokowi Disebut Bakal Jadi King Maker dalam Pilpres 2024

Tiga partai politik (parpol) penghuni Senayan diprediksi menjadi penentu dalam pertarungan Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) tahun 2024.

Ridwan Kamil Blak-blakan Cari Parpol untuk Maju Pilgub dan Pilpres

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengaku sedang mencari parpol sebagai kendaraan untuk maju kembali dalam Pilgub Jawa Barat (Jabar) maupun Pilpres 2024.

Kenapa Presiden Indonesia Selalu dari Jawa? Ini Sebabnya

Selama 76 tahun berdiri, Indonesia  telah dipimpin oleh tujuh presiden yang kebanyakan berasal dari Suku Jawa. Apakah memang presiden harus dari Jawa?

Jeff Smith Ditangkap Lagi, Polisi Sebut Kemungkinan Hukuman Lebih Berat

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan, menyebut kemungkinan Jeff Smith mendapatkan hukuman lebih berat karena pernah terjerat kasus serupa.

+ PLUS Edtech akan Untung Besar dengan Memperbanyak Kursus Daring

Sekolah informal seperti kursus dan pelatihan keterampilan tertentu akan semakin mengadopsi sistem daring. Penyelenggara edtech akan lebih untung jika masuk pasar kursus dan berbagai jasa pelatihan.

Kisah Ali Nguli Pasir Demi Sesuap Nasi, Hilang Ditelan Erupsi Semeru

Kisah tragis tentang Ali, seorang kuli penambangan pasir yang hilang diduga tertimbun awan panas erupsi Gunung Semeru pada Sabtu (4/12/2021).

Jokowi Singgung Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri, Ada Apa?

Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menyinggung tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri.

Orang Suku Jawa Mudah Diterima, Ini Alasannya!

Jumlah populasi Suku Jawa yang cukup signifikan di berbagai daerah di Indonesia ini menjadi bukti bahwa Suku Jawa adalah kelompok masyarakat yang paling mudah diterima.

Olaf Scholz Resmi Dilantik Jadi Kanselir Jerman Gantikan Angela Merkel

Olaf Scholz resmi dilantik sebagai Kanselir baru Jerman pada Rabu (8/12/2021), mengakhiri empat masa jabatan Angela Merkel di pucuk pimpinan negara tersebut.

Update Lokasi Rawan di Semeru, PVMBG: Peta Geologi Tak Ingkar Janji

Badan Geologi Kementerian ESDM menurunkan sejumlah ahli untuk memperbarui peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru di Jawa Timur.

Akun YouTube BNPB Indonesia Diretas Ethereum

Akun resmi YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diretas pada Kamis (9/12/2021).

Target Investasi Nasional Pada 2022 Capai Rp1.200 Triliun

Target capaian investasi Indonesia pada 2022 kembali ditingkatkan secara signifikan. Tidak main-main, pada tahun depan Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

+ PLUS PDIP-Gerindra dan Anies Baswedan-Demokrat di Tengah Ketidakpastian

Ketiadaan perpecahan konsolidasi di antara para pihak, selain persaingan pribadi, menyebabkan situasi akan tetap cair dan tidak pasti untuk beberapa waktu.