Tutup Iklan

Ketum PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Atal S. Depari menegaskan  wartawan tidak tunduk pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

 Ilustrasi jurnalis. (Freepik)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi jurnalis. (Freepik)

Solopos.com, JAKARTA —  Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Atal S. Depari menegaskan  wartawan tidak tunduk pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ketika melaksanakan tugas jurnalistik.

“Kami berpendapat, maksud UU Ketenagakerjaan adalah Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP, sedangkan wartawan adalah sebuah profesi khusus yang diatur dalam UU Pers,” kata Atal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta seperti dilansir Antaranews, Minggu (17/10/2021).

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Atal terhadap anggapan Para Pemohon mengenai Dewan Pers melakukan praktik ultra vires, atau tindakan di luar batas kewenangan.

Salah satu tindakan yang di luar batas, menurut Para Pemohon, adalah kewenangan Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan yang dianggap melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan karena yang berwenang menguji kompetensi wartawan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca Juga: Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pers, yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu, UU Pers adalah lex specialis untuk profesi wartawan dan tidak bisa disamakan dengan Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan.

Menurut Atal, terdapat kesesatan pemahaman pada Para Pemohon yang menyamakan profesi wartawan dengan tenaga kerja.

Dengan demikian, Atal menegaskan bahwa yang benar adalah Uji Kompetensi Wartawan dilakukan oleh Dewan Pers, sesuai tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas kewartawanan berdasarkan UU Pers.

“Apakah profesi Dokter dan Advokat dapat disamakan dengan tenaga kerja yang harus ikut sertifikasi BNSP? Tidak, karena profesi Dokter dan Advokat adalah profesi khusus yang diatur masing-masing secara khusus [lex specialis] dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Advokat,” ujar Atal menambahkan.

Baca Juga: 10 Berita Terpopuler: Peraih Emas Terbanyak PON – Tragedi Susur Sungai

Justru, Atal melanjutkan, Para Pemohon menundukkan diri secara sukarela sebagai tenaga kerja dengan mendirikan LSP untuk melaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Para Pemohon tidak layak lagi mengaku berprofesi sebagai wartawan karena menginginkan campur tangan BNSP untuk melakukan Sertifikasi Profesi Wartawan, karena profesi wartawan diatur khusus dalam UU Pers.

Menurut Atal, seharusnya para pemohon mengikuti keputusan Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan dari pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.


Berita Terkait

Espos Plus

Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

+ PLUS Mengenal Prawirodigdoyo, Sosok Penunggang Kuda di Simpang 4 Karanggede

Kebanyakan warga salah kaprah dengan menganggap patung penunggang kuda di simpang empat Karanggede Boyolali adalah Pangeran Diponegoro, padahal sosok penunggang kuda itu adalah Raden Tumenggung Prawirodigdoyo.

Berita Terkini

Gunung Semeru Erupsi, BPBD Siapkan Evakuasi Warga

Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim), mengeluarkan erupsi berupa awan panas dan hujan abu tebal.

Hasil Survei Pilpres Terbaru: Anies Teratas, Ganjar & Puan Turun

Hasil survei IPO terbaru terkait tingkat elektabilitas tokoh yang dikaitkan Pilpres 2024 menyatakan Anies Baswedan berada di urutan teratas, mengungguli Ganjar Pranowo.

Menko Airlangga Beri Apresiasi ke TNI dan Polri, Ini Alasannya

Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Survei IPO Terbaru: Kepuasan pada Kinerja Presiden Jokowi Kian Turun

Hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO menyebutkan kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mengalami penurunan.

Cek Ya! Lihat Komet Leonard Selama Desember Ini Tanpa Bantuan Alat

Komet C/2021 A1 atau dikenal dengan Komet Leonard akan kelihatan di Indonesia sepanjang Desember 2021.

Terungkap! Ini Modus Pasutri Buka Panti Pijat Plus-Plus di Tangerang

Polda Banten mengungkap sindikat prostitusi berkedok panti pijat yang dibuka pasutri dan sudah beroperasional selama 5 tahun di ruko Tangerang.

10 Berita Terpopuler: Harga Tanah-Rumah Colomadu Tinggi-Geger Siskaeee

Kabar harga tanah dan rumah tinggi, khususnya di Kecamatan Colomadu dan ulah Siskaeee di Bandara YIA menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Sabtu (4/12/2021).

Menolak Dikawal, Jenderal Hoegeng: Kalau Mau Mati Ya Mati

Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sempat memujinya dengan berkata,"Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng".

Sejarah Hari Ini : 4 Desember 1829, Inggris Larang Ritual Sati di India

Berbagai peristiwa penting terjadi pada 4 November salah satunya pelarangan ritual Sati seperti terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Resmi, Polri Larang Kerumunan Natal dan Tahun Baru 2022

Jika dalam penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 ada temuan pelanggaran maka petugas akan melakukan pembinaan hukum.

Partai Gerindra Bukan Partai Kos-Kosan, Maksudnya?

Muzani mengatakan, Jawa Barat telah menjadi "kandang" Prabowo dan Gerindra sejak Pemilu 2014-2019.

Bangga, Kolam Selam Terdalam se-Asia Tenggara Ternyata Milik Kopassus

Kolam yang biasa digunakan berlatih pasukan katak (Paska) Kopassus ini mempunyai kedalaman 16 meter.

Imigrasi Bandara Soetta Tolak 19 WNA, Ini Penyebabnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, menolak 19 WNA yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Tengok Haji Lulung, Zulhas: Persaudaraan di Atas Politik

Kedatangan Zulhas dan Eko Patrio ini disambut bahagia oleh Haji Lulung dan keluarga.

Surat Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK sebagai ASN Polri Terbit

Setelah Perpol terbit, pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri masih perlu disosialisasikan sebelum resmi menjadi ASN.

Mantap! Polda Kalsel Ringkus Mafia Tanah

Ada pihak yang mengaku sebagai pemilik sah tanah dengan menunjukkan dokumen asli dan tidak pernah memberikan kuasa jual kepada kedua tersangka