Ketua PP: Tidak Mustahil Pilihan Warga Muhammadiyah Seperti Amien Rais

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas membela Amien Rais soal pernyataan bahwa dia akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika membebaskan pilihan warga Muhammadiyah di Pilpres 2019. Amien sendiri merupakan Penasihat PP Muhammadiyah.

Anwar mengklaim tidak ada yang salah dalam pernyataan Amien Rais karena sosok Amien Rais yang dianggap sesepuh dalam Muhammadiyah. “Jadi kalau beliau berkata demikian maka umumnya warga Muhammadiyah tidak akan ada yang merasa tersinggung, termasuk saya yakin Pak Haedar sendiri,” ungkap Anwar kepada wartawan, Rabu (21/11/2018).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Terkait pandangan politik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 mendatang, Anwar menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak mudah dipengaruhi. Dengan pernyataan Amien Rais tersebut, Anwar mengatakan bahwa bukan tidak mungkin warga Muhammadiyah memiliki pandangan politik yang sama dengan Amien Rais.

“Saya rasa tidak mudah karena umumnya warga Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang terdidik sehingga mereka sudah punya pandangan, di mana pandangan mereka itu tidak mustahil adalah sama dengan pandangan Pak Amien Rais itu sendiri,” ujarnya.

Lebih jauh, Anwar menuturkan bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang netral. Namun untuk sikap politik, anggotanya harus memiliki pilihan.

 “Jadi Pak Haedar bicara dalam ranah organisasi, sementara Pak Amien bicara dalam ranah pribadi dari anggota Muhammadiyah,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Najih Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya mengatakan khittah yang dimaksud adalah organisasi tersebut tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.

Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

“Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah,” kata Najih.