Ketua OJK Singgung Dampak Ekonomi Akibat Corona di Kuliah Umum FEB UNS
Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prof. Wimboh Santoso, Ph.D, memberikan materi dalam Kuliah Umum Global and Indonesia Economic Outlook 2020 di Aula Konimex Gedung 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (15/2/2020). (Istimewa/Humas UNS)

Solopos.com, SOLO - Perekonomian Indonesia akhir-akhir ini kerap mendapatkan ujian. Seusai turunnya persentase perekonomian Indonesia di Kuartal IV/2019 di angka 4,97%, kini ekonomi Indonesia di awal tahun 2020 harus dihadapkan merebaknya virus corona dan omnibus law.

Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prof. Wimboh Santoso, Ph.D, mengulas peran pemerintah khususnya OJK, dalam mengatasi dampak ekonomi yang akan dirasakan Indonesia selama tahun 2020. Hal ini disampaikan Wimboh dalam Kuliah Umum Global and Indonesia Economic Outlook 2020 di Aula Konimex Gedung 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (15/2/2020).

"Rupiah melemah tidak terlepas dari fenomena di sekitar kita yang mempengaruhi ekonomi. Ekonomi Indonesia tidak bisa terisolasi dari kondisi yang lain dan sangat tergantung dengan ekonomi dari negara lain. Walau corona belum masuk tapi dampaknya kena. Corona menjadi objek yang banyak disalahkan banyak orang," ujar Wimboh, dalam rilis yang diterima solopos.com, Senin (17/2/2020).

Wimboh mengatakan bila virus corona akan memberikan dampak signifikan bagi negara-negara yang memiliki angka ekspor yang tinggi. Ia memprediksi bahwa di Kuartal I tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami penurunan di atas 1%.

"Kekhawatiran dampak meluasnya wabah virus corona yang memicu risk-off dan mendorong pelemahan bursa saham dan harga minyak. Negara yang punya ekspor lebih tinggi selalu kena corona outbreak. Beruntungnya Indonesia ekspornya tidak terlalu besar sehingga dampak dari corona outbreak tidak terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi dunia minus 0,5 di Kuartal I 2020 akibat corona. Tiongkok mengalami penurunan 1,5%," lanjutnya.

Wimboh juga menyinggung pertumbuhan kredit yang tercatat di angka 6,08% di akhir 2019. Anomali yang terjadi sektor keuangan di akhir tahun 2019 tersebut dinilai sebagai akibat dari sikap para pelaku bisnis di Indonesia yang sedang menunggu omnibus law. Sebab insentif yang akan diberikan omnibus law jumlahnya akan besar.

Omnibus law yang sedang digodok oleh pemerintah menjadi perbincangan dan polemik nasional. Nantinya, melalui jurus baru pemerintah tersebut, pemerintah akan mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai Ketua OJK, Wimboh juga ikut meluruskan polemik omnibus law yang menjadi bahan kritikan akademisi dan buruh. Ia mengatakan bahwa omnibus law yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak akhir 2019 lalu ditujukan untuk menggenjot peningkatan investasi di Indonesia.

Ia juga menambahkan bila dengan omnibus law, undang-undang (UU) akan semakin cepat direvisi mengingat jumlah UU di Indonesia sangat banyak dan akan memakan waktu lama bila harus merevisinya satu per satu.

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh membagikan sejumlah jurus yang dilakukan pemerintah dalam merangsang sumber pertumbuhan ekonomi baru. Seperti membuat 10 prioritas destinasi wisata dan mengolah sumber daya di dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho