Ketua MUI: Pernikahan Beda Agama Tidak Sah dan Haram

MUI Pusat menyatakan bahwa ulama dan organisasi Islam di Indonesia sepakat bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah tidak sah dan haram.

 Ilustrasi pernikahan dini. (Freepik).

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pernikahan dini. (Freepik).

Solopos.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan bahwa ulama dan organisasi Islam di Indonesia sepakat bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah tidak sah dan haram.

Dikutip melalui akun Twitter @cholilnafis, Ketua MUI Pusat, Cholil Nafis, mengatakan hal tersebut seusai menjadi saksi dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin (26/9/2022).

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

“Baru saja selesai saya memberi keterangan ahli dalam sidang Judicial Review MK RI soal pernikahan beda agama. Ada warga yang menyoal dilarangnya nikah beda agama. Saya tegaskan para ulama di organiasasi Islam Indonesia sepakat bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan haram,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjabarkan UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 10 menjelaskan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut.

Baca Juga : 2 Tahun, PN Solo Kabulkan 18 Dispensasi Nikah dan Nihil Pernikahan Beda Agama

“Ini menunjukkan perkawinan dinyatakan sah manakala ditetapkan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya,” katanya.

Dia memerinci Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai UU No.1/1974 Pasal 40 yang menyebut kan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragam Islam.

Kemudian Pasal 44 KHI disebut juga tertuang bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dasar Hukum

“Pasal 61 disebutkan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien” tulisnya.

Baca Juga : Begini Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Syariat Islam

Selanjutnya dalam Islam, Nafis menjelaskan sebab turun ayat 221 Al-Qur’an surat Al-baqara tentang pernikahan beda agama.

“Dari al-Muqatil bahwa Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang musyrikah sedangkan Ibnu Abi Martsad muslim. Rasulullah SAW melarang menikahinya. Lalu, turunlah ayat ini,” jelasnya.

Nafis juga menjelaskan keputusan MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan tentang hukum larangan pernikahan beda agama, yaitu perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab sebab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.

Dia memastikan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989.

Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.

Baca Juga : Wapres: Pernikahan Beda Agama Dilarang

“Ulama sepakat pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukumnya tidak sah dan haram. Begitu juga pernikahan perempuan muslimah dengan musyrik, kafir atau kitabi hukumnya tidak sah dan haram,” ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Ketua MUI: Pernikahan Beda Agama Haram dan Tidak Sah!

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Peringati Hari Korpri 2022, PNS Minta Uang Pensiun Jadi Rp1 Miliar

      Pada peringatan Hari Korpri 2022, Selasa (29/11/2022), kali ini PNS meminta agar skema uang pensiun PNS segera diubah.

      Rekomendasi Warung Satai Ayam di Ponorogo, Salah Satunya Langganan Presiden RI

      Ada tiga rekomendasi warung satai khas Ponorogo yang bisa dicicipi saat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur.

      Begini Batas Usia Pensiun PNS, Polri, dan TNI Terbaru

      Batas pensiun PNS, TNI, dan Polri sudah diatur melalui undang-undang maupun peraturan presiden.

      Terbagi Menjadi 3 Jenis, Intip Fakta Menarik Seputar Satai Ponorogo

      Ada 3 jenis satai Ponorogo, yakni satai ayam dari Gang Sate (Haji Tukri), Purbosuman, dan Setono.

      ELT Helikopter Polri Jatuh Ditemukan dalam Kondisi Tak Berfungsi

      Ada lebih dari 21 item serta ada barang pribadi dari awak pesawat seperti dua ransel yang ditemukan mengapung.

      Tim SAR Kerahkan 3 Kapal Pendeteksi Cari Helikopter Polri Jatuh di Belitung

      Pengerahan 3 kapal pendeteksi itu untuk mengoptimalkan pencarian tiga korban kecelakaan helikopter lost contact jenis BO-105 P 1103 milik Polairud di perairan Manggar, Belitung Timur.

      Pencarian Helikopter Polri di Belitung Timur Terkendala Cuaca Buruk

      Cuaca buruk menjadi kendala tim SAR saat mencari keberadaan helikopter Polri yang jatuh di Belitung.

      Permintaan Investasi di IKN 39 Kali dari Kapasitas, Pemerintah Siapkan Ini

      Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebut permintaan investasi ke proyek pembangunan IKN mencapai 39 kali lipat dari kapasitas yang tersedia.

      Peneliti UGM Klaim Deteksi Tanda Awal Gempa Cianjur yang Menelan 323 Jiwa

      Tim Peneliti UGM Yogyakarta mengklaim telah mendeteksi gejala beberapa hari sebelum terjadi gempa di Cianjur.

      Rancangan KUHP Perketat Definisi Penghinaan dan Kritik terhadap Pemerintah

      Dalam RKUHP tersebut terdapat Pasal 240 terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

      Langkah Yudo Margono jadi Panglima TNI Diyakini Bakal Mulus karena Ini

      Septiawan menegaskan, Yudo Margono juga berhasil membawa perubahan birokrasi di TNI AL dengan terwujudnya right sizing organisasi.

      Jadi Tersangka Pengurusan Perkara, Hakim Agung Gazalba Saleh Mangkir

      Salah satu tersangka adalah hakim agung Gazalba Saleh yang dipanggil KPK untuk diperiksa, Senin (28/11/2022), namun mangkir.  

      Wagub NTB Ngaku Mundur dari Nasdem Bukan karena Faktor Anies Baswedan

      Sitti Rohmi mengaku keputusan mundur dari Ketua DPW Partai Nasdem NTB karena alasan keluarga dan bukan karena partainya mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres 2024.

      Sambo: Percuma Saya Jenderal Bintang Dua tapi Tak Bisa Jaga Istri

      Di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan, menurut Arif Rahman, Ferdy Sambo menangis ketika melihat foto keluarga.

      Penampakan Yosua Beberapa Menit sebelum Dibunuh Dibuka di Persidangan

      Video Brigadir Yosua beberapa menit menjelang kematiannya di tangan sang atasan diputar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/11/2022).

      Anak Bunuh Ayah Kandung di Indramayu, Jasad Dikubur di Samping Rumah

      Kasus pembunuhan ayah oleh anak kandung terungkap setelah petugas menangkap MT atas dasar laporan kakak yang dianiaya oleh tersangka.