Ketua MPR Usul Anggota DPR yang Tak Lapor LHKPN di PAW, Setuju?

Ketua MPR Bambang Soesatyo usul KPK berkoordinasi dengan ketum 9 parpol untuk mem-PAW anggota DPR yang tak lapor LHKPN.

 Tangkapan layar video coference Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Antara-Abdu Faisal)

SOLOPOS.COM - Tangkapan layar video coference Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Antara-Abdu Faisal)

Solopos.com, JAKARTA — Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan ada 48% atau lebih dari 200 anggota DPR RI yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Terkait hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan para anggota DPR ini di-PAW alias dicopot.

“Kalau pimpinan partai memerintahkan tanggal sekian kalian tidak memberikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan, akan ada sanksi ancaman terberatnya adalah PAW [pergantian antarwaktu],” kata Bamsoet dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021), seperti dilansir detik.com.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Cara ini, kata Bamsoet, akan efektif membuat para anggota DPR taat menyerahkan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan. KPK juga bisa melakukan pembinaan kepada pada pimpinan partai dalam masalah ini.

Baca Juga: 239 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaan, Komitmen Pemberantasan Korupsi Rendah?

“Cara-cara seperti itu barangkali lebih efektif. Artinya, Pak Pahala (Deputi Pencegahan KPK) cukup melakukan pembinaan dengan 9 orang yang ada di republik ini, 9 ketua umum partai politik, selesai urusan di parlemen,” kata Bamsoet.

Politikus senior Partai Golkar ini mengatakan penekanan agar pejabat publik taat dalam urusan penyampaian LHKPN ini lebih mudah diterapkan di kalangan eksekutif, misalnya di BUMN.

“Menurut saya dipikirkan juga cara-cara bagaimana mendorong kesadaran dengan tindakan atau peringatan atau aturan yang membuat mereka patuh untuk laporan harta kekayaan. Mungkin kalau menghadapi jajaran direksi seperti Pak Erick [Menteri BUMN Erick Thohir], ancaman sangat mudah, gusur, pecat. Kalau di DPR kan susah, caranya adalah melalui pimpinan fraksi, pimpinan partai politik,” katanya.

Baca Juga: LHKPN Anggota DPR Anjlok jadi 55%, Pimpinan DPR Minta Dimaklumi

“Pak Pahala tinggal menghubungi kalau Ketua DPD, dengan aturan yang ada, ada tata tertibnya, kewajiban daripada ketaatan membuat laporan itu bisa masuk di tata tertib. itu bisa dibuat di internal DPD,” imbuhnya.

Kesadaran Rendah

Seperti diberitakan, kesadaran anggota DPR RI untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) disentil Ketua KPK, Firli Bahuri. Masih ada 239 anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK hingga kemarin, Senin (6/9/20201).

“Evaluasi kami terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi, salah satu indikatornya adalah ketaatan dan kepatuhan pembuatan laporan harta kekayaan negara. Ini masih menjadi perhatian kita yang serius. Karena tercatat pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569, sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239 atau tingkat persentase laporan baru 58 persen,” kata Firli dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021), seperti dilansir detik.com.

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Jalan Sunyi Handojo Santosa Sebagai Konglomerat

      Jalan Sunyi Handojo Santosa Sebagai Konglomerat

      Menyandang status sebagai konglomerat, Handojo Santosa memiliki berbagai kemewahan untuk menjadi orang besar, terkemuka dan berkuasa. Namun, wajahnya tergolong jarang tampil di hadapan media massa. Ia memilih jalan sunyi sebagai pemimpin yang melayani.

      Berita Terkini

      Curahan Hati Dedi Mulyadi Jelang Sidang Cerai: Demi Kamu, Aku akan Bertahan

      Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menyampaikan pesan menyayat hati menjelang sidang gugatan perceraian dengan istrinya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

      Jokowi Soroti Kasus Hakim Agung Sudrajad

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai Hakim Agung Sudrajad Dimyadi yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

      Viral, Polwan Pekanbaru Aniaya Pacar Adiknya

      Seorang wanita Polisi atau sering disebut Polwan di Pekanbaru, Brigadir IR, diduga mengeroyok dan menganiaya perempuan bernama Riri beberapa hari lalu.

      Lukas Enembe Tersangka Suap dan Gratifikasi Proyek dari APBD Papua

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. 

      Posisi Investasi Internasional Indonesia September 2022 Turun

      Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatatkan kewajiban neto  yang menurun pada kuartal II/2022. 

      Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, DPR: Polisi Harus Lebih Berhati-hati

      DPR RI meminta Polri mempersiapkan alat pemeriksaan keamanan di pos penjagaan asrama Polisi dan lokasi lain dimana anggota Kepolisian bertugas pascaledakan di asrama Brimob Sukoharjo.

      Bos PLN Sampaikan Evaluasi Program Kompor Listrik di Solo dan Denpasar

      PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berfokus untuk melakukan pendampingan dan evaluasi pada keluarga penerima manfaat (KPM) program uji coba peralihan LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik.

      KPK Telisik Pencucian Uang Lukas Enembe ke Kasino Judi

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur Papua Lukas Enembe ke Kasino Judi. 

      KPK Panggil Gubernur Papua Lukas Enembe Hari Ini

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (26/9/2022).

      Kualitas Hidup 5 Negara Ini Terbaik

      Majalah bisnis dan teknologi asal Amerika Serikat, CEOWorld, menobatkan Finlandia sebagai negara dengan kualitas hidup terbaik.

      Presiden Jokowi Dorong Pelaku Usaha Rintisan Tangkap Peluang Sektor Pangan

      Presiden Jokowi menyebut sektor pangan terdapat setidaknya tiga aspek yang bisa disasar oleh para pelaku usaha rintisan Indonesia, yakni produksi, distribusi, dan pemasaran.

      Kapolri Mutasi 30 Perwira, Salah Satunya Kapolres Jakarta Selatan

      Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menerbitkan surat telegram mutasi 30 perwira Polri ke sejumlah jabatan, salah satunya Kapolres Jakarta Selatan.

      Kemenkominfo Ungkap Strategi Akselerasi Digital

      Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukan untuk mewujudkan akselerasi transformasi digital di Indonesia. 

      Prodi Hubungan Internasional Fisip UNS Hadirkan Duta Besar Ukraina

      Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar kuliah tamu.

      BSU Tahap III Cair Besok! Ini Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

      Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan penyaluran subsidi pengalihan bahan bakar minyak (BBM) berupa bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja untuk tahap III akan cair Selasa (27/9/2022).