Hamenang Wajar Ismoyo. (Solopos-Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, KLATEN – Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, membantah pemberitaan Harian Umum Solopos serta Solopos.com terkait ajakan kepada kades dan lurah untuk mendukung calon bupati tertentu.

Hal itu disampaikan Hamenang terkait sambutannya pada acara bagi-bagi Yamaha NMAX di Pendapa Pemkab Klaten, Selasa (26/12/2019). Hamenang meminta Solopos meminta maaf, menarik peredaran berita tersebut dari portal online dan offline, serta meminta Solopos mengunggah surat klarifikasinya sebagai hak jawab.

Surat berkop DPRD Kabupaten Klaten bernomor 172/8545/10 itu diterima Solopos, Senin (2/12/2019). Dalam suratnya, Ketua DPRD Klaten menyoroti pemberitaan di Koran Solopos berjudul Pesan Politis di Balik Pembagian Yamaha N-MAX yang juga ditayangkan di Solopos.com dengan judul Pesan Politis Di Balik Pembagian Yamaha NMax Bagi Kades dan Lurah Se-Klaten.

Hamenang menyatakan isi berita tersebut ada yang tidak benar. Dalam pidatonya, Hamenang menyatakan tidak ada sama sekali kata-kata yang meminta kades dan lurah untuk memilih calon bupati tertentu.

“Saya meminta Solopos untuk segera meminta maaf ke publik karena telah memberitakan hal yang tidak benar terkait saya dan menimbulkan kegaduhan luar biasa di dunia maya, menarik peredaran berita tersebut dari portal online maupun offline Solopos, mem-posting klarifikasi saya ini sebagai hak jawab saya,” kata Hamenang Wajar Ismoyo dalam surat tersebut.

Dalam berita di Harian Solopos yang dimuat Rabu (27/11/2019), tertulis dalam acara pada Selasa (26/11/2019), Hamenang menyisipkan pesan agar para kades dan lurah mendukung Sri Mulyani dalam Pilkada 2020.

Sebelum menutup sambutannya, Hamenang mengatakan, “Hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami mengharapkan dengan diserahkannya kendaraan operasional yang bersumber dari APBD ini dapat meningkatkan kinerja kades dan lurah di lapangan sehingga membantu memperlancar pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan. Sebelum saya tutup sambutan saya, saya berpesan setelah ini nanti njenengan kondur bersama-sama jangan lupa mampir ke pedagang yang menjual cendol dawet ketan. Karena apa, karena harus gaspol [audiens melanjutkan dengan kata ‘lanjutkan’]. Nah nggih.”

Istilah “Cendol dawet ketan gaspol lanjutkan” juga dipakai oleh pejabat lain.

Sehari sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Muh. Himawan Purnomo, menggunakan istilah itu saat pembagian Suzuki Titan kepada sekdes/sekretaris kelurahan. “Mbok Sri dinten Selasa Kliwon tindak peken. Tindak peken mundut jajanan. Ibu bupati memang elok tenan. Salam cendol dawet ketan. Gaspol lanjutkan,” katanya, Senin (25/11/2019).

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga memperoleh dukungan dari sejumlah kades dan lurah. Saat Sri Mulyani memberikan sambutan, paguyuban kades Kecamatan Wonosari membentangkan spanduk bertuliskan “Terima Kasih Bupati Klaten, Sri Mulyani. Cendol Dawet Ketan. Gaspol lanjutkan”.

Seorang kades yang enggan disebutkan namanya mendengar Hamenang menyampaikan ungkapan “cendol dawet ketan” saat berbicara di pendapa Pemkab Klaten.

“Semua orang sudah tahu, ke mana arahnya cendol dawet ketan itu. Pak Himawan kan juga mengungkapkan hal yang sama. Namanya politik ya seperti itu,” katanya.

Anggota DPRD Klaten yang enggan disebutkan namanya menilai yang ditempuh Hamenang dengan berkirim surat ke Solopos terlalu reaktif.

Sementara itu, ahli bahasa dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Djatmika menyatakan dalam bahasa Jawa, kalimat “Cendol dawet ketan, gaspol lanjutkan” bisa dikategorikan sebagai parikan. Kalimat itu, kata dia, dipilih sebagai tagline pendukung Bupati Klaten Sri Mulyani.
Djatmika menyatakan demikian saat ditanya soal kalimat “Cendol dawet ketan, gaspol lanjutkan” yang jadi kontroversi itu.

“Kenapa parikan bahasa Jawa, kok bukan pantun? Hla pemilihnya kan masyarakat Jawa di desa. Jadi lebih mengena,” jelas Djatmika.

Ditanya apakah parikan itu disampaikan dalam konteks dukungan untuk petahana, Djatmika mengiyakan. Dia lalu menganalisis kalimat tersebut.

Pertama, pilihan kata “lanjutkan” terkait dengan petahana. Kedua, pilihan kata “gaspol” dipakai untuk mendukung kandidat yang sudah jadi.
Ketiga, pilihan “Mbok Sri” mirip dengan nama petahana. Nama Mbok Sri, kata Djatmika, sangat akrab di telinga petani desa sebagai simbol kemakmuran.

Menurut Djatmika, orang yang tidak tahu nama petahana, yang tidak familiar dengan parikan, akan kurang bisa menangkap pesan yang dikirim.

“Bagi orang yang paham konteks peristiwanya, ketika mendengar ‘cendol dawet ketan saja’ tanpa lanjutan ‘gaspol lanjutkan’ sudah bisa memahami apa pesan di balik ‘cendol dawet ketan’ itu. Padahal itu hanya bagian sampiran dari parikan,” jelas Djatmika.

Kebetulan belakangan ini ada senggakan “cendol dawet” dalam lagu dangdut.

“Jadilah tagline ini efektif sebagai pengantar pesan,” ujar dia. “Cendol dawet ketan” itu merupakan sampiran atau pengantar, sedangkan pesannya pada kalimat “gaspol lanjutkan”.

Kalimat itu, menurut Djatmika, ada makna khusus untuk konteks Klaten yaitu dukungan bagi petahana.

“Untuk pilkada yang semua kandidatnya baru dan tidak ada petahana, ‘gaspol lanjutkan’ tidak bisa dipakai ta?” kata Djatmika.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten