Solopos.com, KARANGANYAR -- Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, meminta para petani mengontrol penggunaan pupuk bersubsidi. Tanpa kontrol, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi akan selalu jadi masalah.
Ia meminta instansi terkait untuk mengingatan petani agar mematuhi anjuran pemerintah untuk menggunakan pupuk bersubsidi sesuai proporsinya. Kalau tidak, petani akan terus merasa kekurangan pupuk bersubsidi, meski tahun ini ada penambahan kuota 5.000 ton.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Petani harus bisa mengontrol penggunaan pupuk mereka. Apalagi di kondisi saat ini yang hanya dipenuhi 60 persen saja dari kebutuhan total,” kata Bagus dalam rapat paripurna DPRD Karanganyar, Selasa (17/11/2020).
Puluhan Nasabah Geruduk Kantor Kospin Syariah Karanganyar, Ada Apa?
“Penyuluh petani itu harus lebih digalakkan juga untuk memberikan edukasi kepada para petani. Kalau saat ini sudah gencar, ya harus digencarkan lagi. Penggunaan pupuk organik juga bagus untuk menjaga kualitas tanah agar tidak terlalu banyak tercemar bahan kimia,” beber dia.
Salah satu pandangan yang disampaikan dalam rapat paripurna terkait pupuk antara lain permasalahan kuota kebutuhan pupuk bersubsidi di Karanganyar yang hanya dipenuhi sebesar 60 persen. DPRD Karanganyar meminta adanya solusi untuk hal tersebut.
Pemkab Karanganyar Kembalikan Pengelolaan Wisata Sekipan ke Perhutani, Kenapa Ya?
Menangapi pandangan tersebut, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, membeberkan strateginya yakni menggalakkan penggunaan pupuk organik. Selain itu, petani juga diharapkan bisa menggunakan pupuk dengan bijak sesuai dosis yang ditentukan.
“Kalau mendesak kebutuhannya, baru dianjurkan untuk membeli pupuk non subsidi yang disediakan oleh produsen pupuk,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
