Ketua DPR Khawatir Aksi Demo FPI 4 November 2016 Ditunggangi

Ketua DPR khawatir aksi demo yang digelar FPI dan sejumlah ormas pada 4 November 2016 ditunggangi kelompok tertentu.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPR Ade Komarudin mengkhawatirkan aksi demo untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum atas dugaan melakukan penistaan agama ditunggangi kelompok tertentu.

Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink

“Situasi ini mulai mengkhawatirkan bila melihat sebaran demonstrasi masyarakat,” ujar Ade Komarudin alias Akom dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/10/2016), merujuk pada rencana aksi demo pada 4 November mendatang.

Dia khawatir ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, Akom meminta kepada seluruh tokoh untuk menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan gesekan atau ketegangan terkait ucapan kontroversial Ahok menyangkut Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

“Pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Di samping itu, Akom meminta kepada para pemimpin bangsa untuk ikut bertanggung jawab menjaga kedamaian dan memberikan ketenangan di tengah masyarakat yang sedang marah ini. “Perlu kebijaksanaan dan perhatian sangat serius dari para pemimpin bangsa saat ini,” tandasnya. Baca juga: Ribuan Personil Polri-TNI akan Hadapi Demo FPI di Jakarta.

Lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa yang meminta agar pihak kepolisian tidak berlebihan dalam menurunkan aparat keamanan. Menurutnya, bila jumlah aparat keamanan terlalu banyak diturunkan menjelang jelang aksi besar-besaran sejumlah ormas tersebut, maka patut diduga Presiden Joko Widodo memang benar telah melakukan intervensi terhadap kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Pasalnya, lanjut Desmond, sejumlah ormas yang melakukan aksi di Istana Negara merupakan dampak dari sikap Bareskrim Mabes Polri yang lambat dalam memanggil Ahok untuk diproses secara hukum. Menurutnya, sebenarnya tidak ada kondisi yang genting bila aparat kepolisian bisa dengan cepat memproses hukum tentang persoalan dugaan penistaan agama tersebut.