KESEJAHTERAAN RAKYAT : Anggaran Raskinda Solo Bakal Ditambah Rp1,23 Miliar

Solopos.com, SOLO--Pemerintah kota (pemkot) akan mengalokasikan tambahan anggaran untuk program bantuan beras untuk warga miskin daerah (raskinda) senilai Rp1.234.531.400 pada APBD-Perubahan (P) 2014. Selain itu, Komisi IV juga mengusulkan anggaran Rp1 miliar untuk pendataan keluarga miskin (gakin) agar dalam penyaluran raskinda tepat sasaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, saat ditemui wartawan, Selasa (1/7/2014), mengatakan anggaran raskinda yang dialokasikan pada APBD 2014 (murni) senilai Rp9,5 miliar ternyata tidak mencukupi untuk penyaluran raskinda sampai Desember. Kekurangan anggaran pengadaan raskinda November-Desember itulah, kata dia, akan dianggarkan di APBD (P) tahun ini. Menurut dia, kebutuhan anggaran untuk raskinda dua bulan itu senilai Rp1,23 miliar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kami memiliki catatan dalam realisasi raskinda itu, yakni jangan sampai terjadi salah sasaran dalam penyaluran dan kualitas beras harus baik. Kalau KKP [Kantor Ketahanan Pangan] sebenarnya hanya pengguna anggaran. Persoalan data itu sebenarnya ada di Bappeda [Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah]. Bila ada kesalahan data, Bappeda mestinya yang harus bertanggung jawab,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ghofar menyingung hasil rapat kerja dengan Bappeda dan KKP beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja itu mencuat rencana validasi data yang melibatkan RT/RW. Menurut dia, rencana validasi data yang dipaparkan Bappeda kala itu cukup baik dan bisa menghasilkan data yang akurat. “Data gakin itu ditetapkan berdasarkan rapat RT. Jadi musyawarah RT itu akan menghasilkan berita acara jumlah gakin yang ada di lingkungan setempat. Saya kira metode itu lebih efektif,” paparnya.

Pendataan dengan pendekatan musyawarah RT itu, sambung Ghofar, membutuhkan anggaran Rp1 miliar. Kebutuhan anggaran itu, lanjut dia, akan diusulkan agar bisa dialokasikan dalam APBD (P) 2014. “Nanti dalam pembahasan RAPDB (P) bagaimana. Kalau tidak disetujui, maksimal pada APBD 2015 harus bisa dianggarkan. Tapi, dengan sisa waktu yang ada, dianggarkan di APBD (P) masih memungkinkan,” akunya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Solo, Umar Hasyim, saat ditemui Espos, menambahkan alokasi anggaran tambahan Rp1,23 miliar itu cukup logis bila masih banyak rumah tangga sasaran (RTS) yang belum terkaver dalam program raskinda ini. Dia berharap realisasi raskinda itu jangan sampai salah sasaran, apalagi ada laporan yang dibagi rata (bagita).

“Mestinya hal itu tidak perlu terjadi. Kalau dibagi rata, berarti setiap gakin menerima beras tidak sesuai dengan plafon yang menjadi haknya, yakni lima kilogram untuk raskinda. Padahal esensinya raskinda itu hanya untuk keluarga miskin,” urainya.

Umar menegaskan solusi persoalan itu hanya membutuhkan data yang akurat. Dia sependapat dengan wacana yang dilontarkan Bappeda tentang validasi data dengan pendekatan musyawarah RT. Dia menerangkan RT yang mestinya mengetahui detail gakin di sekitarnya. “Jangan sampai penentuan gakin itu hanya didasarkan pada tolok ukur kedekatan atau kekeluargaan,” ujarnya.