KESEJAHTERAAN GURU SUKOHARJO : Bupati: Penundaan Dana Sertifikasi Guru Akan Berdampak Buruk

Kesejahteraan guru Sukoharjo, Bupati Sukoharjo meminta efisiensi anggaran bukan memangkas anggaran yang telah berjalan.

Solopos.com, SUKOHARJO–Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menilai rencana penundaan pencairan dana tunjangan guru ke daerah akan berdampak buruk. Bupati meminta efisiensi dilakukan pada anggaran tahun berikutnya bukan memangkas alokasi anggaran yang telah berjalan. Karenanya rencana penundaan diminta dibatalkan agar guru bisa menikmatinya karena pembayaran penundaan juga belum ada kejelasan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penegasan Bupati disampaikan usai Salat Jumat di Gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (26/8/2016). Bupati meminta dilakukan pengusutan dugaan kelebihan anggaran tunjangan sertifikasi. “Penundaan pembayaran tunjangan sertifikasi guru akan berdampak buruk bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Lebih baik efisiensi dilakukan pada anggaran berikutnya bukan pada anggaran yang sudah berjalan.”

Dikatakannya, persoalan dana memang sudah terjadi sejak 2015. Namun, ujarnya, cara yang dilakukan bukan memangkas anggaran yang sudah berjalan karena akan membuat daerah timpang.

“Saya tidak sepakat penundaan pencairan tunjangan sertifikasi guru karena tunjangan itu hak setiap guru yang sudah ada aturannya. Jika muncul masalah ya ditelusuri daerah mana. Kan jelas dana yang ditransfer ke daerah masing-masing. Tinggal telusuri dan jangan membuat daerah yang sudah nyaman menjadi tidak nyaman dan aman. Penundaan semestinya dilakukan di daerah bermasalah,” ujarnya.

Bupati meminta kementerian keuangan mengkaji ulang kebijakan yang dimunculkan agar kondisi negara nyaman. “Guru-guru yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi ya diberikan jangan ditunda-tunda kasihan mereka (guru). Persoalan perut akan berdampak luas.”

Menyinggung soal pemotongan dana alokasi umum Bupati menegaskan dirinya sudah meminta satuan kerja perangkat daerah untuk mencermati ulang. “Penundaan nanti diharapkan tidak berlaku untuk beaya operasional, pemeliharaan perkantoran, belanja yang sudah dikontrakkan dan bantuan sosial. Jika hal-hal itu ditunda akan berakibat fatal.” Lebih lanjut Bupati meminta penundaan anggaran dilakukan secara realistis.