KESEHATAN WONOGIRI : Pemkab Gratiskan Pelayanan Kesehatan Gakin Apa Pun Penyakitnya

Kesehatan Wonogiri, Pemkab menggratiskan pelayanan kesehatan untuk warga miskin apa pun penyakitnya.

Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memastikan mulai tahun depan biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin (gakin) di bangsal kelas III RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso gratis tanpa membatasi jenis penyakit dan biaya perawatan.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Sasaran program tersebut adalah gakin penghuni rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah terdata dan belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bupati yang akrab disapa Jekek ini menyatakan hal itu saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Senin (22/5/2017).

Dia akan menyiapkan anggaran kurang lebih Rp15 miliar/tahun untuk program pelayanan kesehatan gratis tersebut. Dia meyakini anggaran tersebut akan mampu mencukupi seluruh biaya perawatan gakin di kelas III tanpa melihat tingkat keparahan penyakit dan biaya perawatan yang diperlukan.

Hal itu karena anggaran yang disiapkan melebihi pendapatan dari jasa pelayanan kelas III selama setahun. Berdasar data dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, pendapatannya tak lebih dari Rp12 miliar.

“Untuk apa [dibatasi]? Mau [penyakitnya] minor, mayor, ringan, atau berat akan bisa terkaver. Jika pendapatan jasa pelayanan di bangsal kelas III tak lebih dari Rp12 miliar, logika sederhananya kalau digelontor anggaran Rp15 miliar kan bisa terkaver semua. Kan tidak mungkin semua gakin sakit bareng,” kata Bupati.

Dia tak menampik setelah rencana program tersebut digulirkan tak sedikit pihak yang mempertanyakannya. Bupati menegaskan secara regulasi programnya memungkinkan dijalankan. Terlebih, program yang sama sudah dilaksanakan daerah lain.

Saat ini Bagian Hukum Setda sedang mengkaji pada tataran regulasi dengan studi banding ke daerah pelaksana program serupa. Kajian itu termasuk untuk menentukan regulasi yang dibutuhkan apakah berupa peraturan bupati (perbup) atau peraturan daerah (perda).

Lebih lanjut, dia menjelaskan sasaran program adalah gakin yang menghuni 43.209 unit RTLH sebagaimana telah terdata berdasar Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 dan yang belum terdaftar JKN. Dengan data tersebut Bupati meyakini orang yang belum terdata tidak bisa memanipulasi sebab data dilengkapi nama dan alamat.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, selama ini RSUD Wonogiri menyubsidi sebagian biaya perawatan bagi gakin nonperserta JKN. Tahun ini anggarannya meningkat menjadi Rp750 juta dari tahun sebelumnya Rp300 juta.

Direktur RSUD Wonogiri, Setyarini, sebelumnya mengatakan selain gakin, sasaran program meliputi korban bencana, pengamen, gelandangan, dan orang telantar (PGOT). Namun, apabila ada surat rekomendasi dari Bupati yang menerangkan pasien bersangkutan sangat miskin, biaya perawatannya dapat ditanggung secara penuh.

“Subsidi yang diberikan 50 persen dari total biaya perawatan. Syaratnya, pasien menyertakan SKTM [surat keterangan tidak mampu],” ucap Setyarini.