KESEHATAN WARGA SOLO : Pemkot Solo Coret Anggaran PKMS Silver Rp7,2 Miliar

Kesehatan warga Solo, 226.800 peserta PKMS Silver tak dapat dibiayai program PKN.

Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo mencoret alokasi APBD senilai Rp7,2 miliar untuk membiayai pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Silver tahun depan.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Hal itu mengacu kajian regulasi yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kedua kementerian itu menyimpulkan 226.800 peserta PKMS Silver tak dapat dibiayai dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan sosial (bansos) kesehatan.

Sebagai gantinya, Pemkot mengalokasi anggaran Rp2,5 miliar sebagai dana cadangan bagi warga rentan miskin yang butuh pelayanan kesehatan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Supriyanto, mengatakan regulasi JKN maupun bansos tak memungkinkan mewadahi peserta PKMS Silver yang notabene tidak tercatat sebagai warga miskin.
Menurut Supri, sudah ada langkah konkrit dari Pemkot dengan men-drop anggaran PKMS Silver senilai Rp7,2 miliar dari RAPBD 2016.
Adapun dana integrasi PKMS Gold menuju JKN tetap yakni Rp5,8 miliar.

“Dana PKMS Silver tidak dapat disetujui mengacu regulasi. Namun Pemkot sudah menyiapkan dana sekitar Rp2,5 miliar untuk mewadahi warga rentan miskin yang butuh bantuan kesehatan. Tentu harus melalui serangkaian verifikasi,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Senin (10/11/2015).

Supriyanto mengatakan data yang akurat serta by address penting agar dana bantuan nantinya tidak dijadikan sarana kepentingan.
Anggota Banggar, Hartanti, mengatakan cadangan anggaran senilai Rp2,5 miliar nantinya akan dikonsep bansos kesehatan. Hartanti menerangkan ada kriteria yang harus dipenuhi penerima bansos yakni terverifikasi sebagai warga rentan miskin.

“Sebagai contoh, warga berpenyakit kronis yang rawan jatuh miskin jika tak terkaver layanan kesehatannya. Cadangan pendapatan bisa jadi salah satu parameter untuk menengok hal tersebut.”

Hartanti menjajaki alokasi cadangan dana kesehatan dapat dipasang di RSUD dan Puskesmas. Hal ini untuk memercepat pelayanan kesehatan warga. Saat ini DPRD masih berkonsultasi dengan direksi RSUD terkait wacana tersebut.
Anggota Banggar, Abdullah A.A., mewanti-wanti agar semua penerima bantuan terdaftar dalam SK Wali Kota by name by address. Abdullah mendorong adanya sinkronisasi data kemiskinan versi pusat dan daerah untuk mengetahui jumlah warga yang rentan miskin.