KESEHATAN SOLO : Pemkot Bingung Cari Regulasi Pengganti PKMS Silver

Kesehatan warga Solo, Pemkot masih mencari formulasi pengganti PKMS Silver.

Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kebingungan mencari regulasi yang tepat untuk layanan kesehatan warga Solo sebagai pengganti dihapuskannya program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) silver.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penjabat (Pj.) Wali Kota Solo Budi Suharto mengatakan hingga kini Pemkot belum menemukan regulasi yang bisa digunakan agar warga tetap menerima layanan kesehatan dengan dibiayai APBD. Budi mengatakan Pemkot telah berkonsultasi ke Pemerintah Pusat terkait persoalan tersebut. Namun hasilnya, layanan kesehatan yang dibiayai APBD harus melebur ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk program PKMS.

“Untuk PKMS gold yang merupakan warga kategori miskin bisa kita pindahkan ke JKN.  Tapi PKMS silver yang pesertanya warga kategori rentan miskin ini tidak bisa lagi dikaver APBD,” kata Budi kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (11/11/2015).

Padahal, Budi mengatakan jumlah kepesertaan PKMS silver tercatat sebanyak 226.800 orang. Artinya mereka bakal kehilangan hak layanan kesehatan yang selama ini diterima senilai Rp5 juta per peserta per tahun pada 2016 nanti. Budi mengatakan Pemkot akan berupaya mencari alternatif lain. Pemkot juga tetap mengandalkan Pemerintah Pusat untuk mengatasi persoalan layanan kesehatan bagi warga Solo.

“Pusat sampai sekarang belum punya alternatif solusinya. Tapi kita tetap berharap Pusat memberikan solusi, meski Pemkot juga tidak akan tinggal diam,” katanya.

Menurut Budi, yang terpenting saat ini adalah menguatkan program preventif dan promotif kesehatan bagi warga. Dengan demikian harapannya kesehatan warga Solo tetap terlindungi. Kegiatan preventif misalnya dengan menggratiskan biaya laboratorium. Namun hal ini tentu perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
“Kita harus mengubah paradigma, jangan berpikiran bagaimana layanan kesehatan warga terpenuhi. Tapi bagaimana agar warga Solo tetap sehat,” katanya.

Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto sebelumnya menilai opsi mengubah sistem PKMS silver dari plafon Rp5 juta per peserta menjadi bantuan sosial (bansos) dinilai paling memungkinkan. Hal ini agar pelayanan kesehatan masyarakat Solo masih tetap bisa dibiayai APBD.