KESEHATAN SOLO : BPJS Watch Soroti Diskriminasi Pasien JKN

Kesehatan Solo, BPJS Watch menyebut masih banyak diskriminasi dalam pelayanan pasien JKN.

Solopos.com, SOLO — Diskriminasi pelayanan kesehatan masih menjadi problem klasik yang dialami pasien rumah sakit dari kalangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dibutuhkan penambahan fasilitas ruang perawatan dan kamar operasi untuk mengimbangi kenaikan jumlah pasien peserta JKN seiring penerapan kebijakan pemberian jaminan kesehatan bagi semua penduduk (universal coverage) pada 2019. Baca juga: Masa Tunggu Operasi Pasien RSUD dr. Moewardi Mencapai 6 Bulan

Hal itu dikemukakan koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, saat dihubungi Solopos.com, Senin (14/11/2016) sore. “Diskriminasi menjadi permasalahan yang terus terjadi dan dihadapi pasien JKN. Kalau pasien umum pasti segera dilayani. Kejadian ini berulang di berbagai daerah, tidak hanya di Solo,” kata dia mewakili lembaga pengawas BPJS tersebut.

Timboel menyayangkan prosedur pelayanan kesehatan peserta JKN yang lamban di sejumlah daerah, terutama saat pasien membutuhkan operasi. BPJS Watch mendesak BPJS Kesehatan selalu sigap dan cekatan mencarikan solusi saat dokter yang menangani operasi pasien sangat sibuk atau ruang operasi penuh.

“Seharusnya BPJS Kesehatan mencari rumah sakit yang bisa menangani dan mengoperasi pasien dengan cepat apabila rumah sakit rujukan tidak memungkinkan. Jangan biarkan pasien menunggu lama untuk dioperasi karena pasien akan tambah sakit. Pastikan ada rumah sakit lain yang bisa melakukan operasi,” tegas dia.

Tak hanya untuk kondisi mendesak, Timboel juga meminta BPJS Kesehatan aktif mencarikan kamar kosong saat ruang perawatan yang disediakan rumah sakit rujukan penuh.

Selain dibutuhkan perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan selaku bagian operator JKN, Timboel juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan fasilitas ruang perawatan dan operasi untuk menambal kekurangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini seiring penerapan kebijakan pemberian jaminan kesehatan bagi semua penduduk (universal coverage) pada 2019. “Selagi BPJS Kesehatan proaktif membantu mencarikan RS, Pemkot Solo juga harus berusaha menambah jumlah RSUD atau meningkatkan kapasitas RSUD yang ada dengan menambah fasilitas ruang perawatan dan operasi sesuai kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 10% APBD untuk kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Hal itu sesuai amanat UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. “Tentunya semua pemda harus mematuhi undang-undang kesehatan ini. Harus ada kontrol dan pengawasan khusus untuk memantau pelaksanaan undang-undang kesehatan khususnya alokasi APBD untuk kesehatan”.

Sementara itu, Kepala Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Solo, Agus Purwono, tidak menampik adanya kasus pasien JKN yang menggunakan BPJS Kesehatan terpaksa menunggu berbulan-bulan untuk operasi. Dia juga mengakui ada pasien harus mengantre untuk mendapatkan kamar di rumah sakit.

“Analisis faktor penyebabnya cukup banyak dan kompleks. Bukan perkara koordinasi antara BPJS dengan rumah sakit saja. Kalau koordinasi, petugas kami yang bertugas di rumah sakit sudah melakukan komunikasi,” jelasnya, Senin sore.

Agus menyampaikan problem pasien yang tidak kebagian kamar atau harus mengantre lama untuk operasi juga ditengarai peningkatan kepesertaaan BPJS Kesehatan.

“Sejak era JKN, ada pertumbuhan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang cukup banyak. Ini harusnya juga diikuti penambahan sarana dan prasarana kesehatan. Selama ini kami mengejar universal coverage, sementara sarana dan prasarana kesehatan stagnan,” terang dia.

Menurut Agus, BPJS menerima masukan dari Wali Kota Solo sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan ke depan.