Solopos.com, HONG KONG – Kisruh politik terkait kebijakan ekstradisi Tiongkok di Hong Kong menjadi yang terparah sejak penyerahan wilayah tersebut dari Inggris ke Tiongkok pada 1997.
Dilansir Reuters, Rabu (7/8/2019), Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Makau Pemerintahan RRT menilai protes tersebut masih berlangsung secara masif. Peristiwa itu pun telah mengancam stabilitas wilayah yang menjadi salah satu pusat keuangan Asia tersebut.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
“Krisis Hong Kong telah berlangsung selama 60 hari dan semakin memburuk,” kata Zhang Xiaoming, salah satu Pejabat China paling senior yang mengawasi urusan Hong Kong di sela pertemuan di Kota Shenzhen, China Selatan.
Menurutnya, kondisi Hong Kong saat ini menjadi yang terparah sejak penyerahan kembali wilayah itu kepada Tiongkok dari Inggris. “Kegiatan kekerasan semakin intensif dan dampaknya terhadap masyarakat menyebar lebih luas. Dapat dikatakan saat ini Hong Kong menghadapi situasi paling parah sejak penyerahannya,” ujarnya.
Hong Kong telah menghadapi protes selama beberapa bulan yang kerap kali berujung bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran. Protes tersebut awalnya dipicu oleh penentangan terhadap undang-undang ekstradisi yang pelaksanaannya telah ditangguhkan.
Meski demikian, protes yang dilakukan masyarakat terus berlangsung, dan kini tuntutan protes meluas sebagai tantangan langsung kepada Pemerintah Hong Kong di bawah Carrie Lam.
Para demonstran menuntut hak demokrasi penuh. Gelombang protes besar kembali terjadi pada Rabu lalu waktu setempat, yang menggoyang kekuasaan Tiongkok di bawah Presiden Tiongkok Xi Jinping yang sedang menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat, dan ekonomi yang melambat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
