KERJA SAMA TEKNOLOGI : Perjanjian Jokowi-Microsoft Dikritik Habis, Begini Jawaban Menkominfo

Kerja sama teknologi Jokowi-Microsoft mendapat reaksi keras dari netizen dan pengamat.

Solopos.com, JAKARTA – Draft perjanjian Indonesia dengan Microsoft menuai polemik. Dari kalangan pengamat hingga pengguna media sosial sejak Selasa (27/10/2015), membicarakan kesepakatan yang disebut-sebut tak menguntungkan bagi Indonesia ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Memprihatinkan baca perjanjian antara JOKOWI dengan Microsoft ( … Koq gak pada belajar dari Sejarah? Apa mau kita di jajah? Penjajahan sekarang tidak pakai bedil? tapi pakai lisensi & copyright …,” tulis Onno di Facebook yang disertai dua foto yang menunjukkan perjanjian antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Microsoft di laman Facebook.

Postingan ini mengundang reaksi dari netizen. Beberapa menanyakan maksud dari Onno. “Sederhananya guru2 & murid dicekokin pakai Microsoft …. supaya nanti mereka lulus pakai & bayar ke Microsoft ..,” jawab Onno di kolom komentar.

Onno menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak belajar dari masa lalu. Kerja sama dengan Microsoft dianggapnya membuang-buang uang negara, yang sebetulnya bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan perangkat lunak legal yang bersifat open source.

Saat Jokowi berkunjung ke Amerika Serikat, di media sosial seperti Twitter sudah ramai beredar bocoran jadwal pertemuannya dengan Satya Nadella. Jokowi dan beberapa menteri direncanakan bertemu di Computer History Musem yang berlokasi di Mountain View, California.

Dalam bocoran ini, Nadella dan Jokowi disebutkan akan memperbincangkan beberapa topik. Terutama adalah soal upaya meningkatkan literasi digital di dunia pendidikan di Indonesia yang masih terbilang rendah.

Disebutkan bahwa hampir 30% dari sekolah dasar dan menengah di Indonesia tidak memiliki akses internet. Kemudian 8% bahkan tidak memiliki listrik. Banyak guru dan orang tua tidak melek dunia digital.

Rupanya, Microsoft dan Persatuan Guru Indonesia (PGRI) disebutkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti dikutip dari situs Microsoft, mereka akan menyediakan akses gratis software produktivitas Office 365 pada 3,5 juta guru di Indonesia.

Jawaban Menkominfo

Terkait hal ini, Menkominfo Rudiantara angkat bicara. Ia tak menyangkal soal bocoran dokumen perjanjian dan agenda Presiden Jokowi bersama Microsoft. Namun ia juga tak membenarkan seluruh isinya.

“Chief, Office 365 (dalam MoU) itu usulan Microsoft. Nggak akan ada tandatangan perihal itu. Saya dan Pak Anies (Baswedan) Mendikbud sudah bicara (masalah ini) sebelum berangkat ke US,” kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu saat seperti dikutip Solopos.com dari Detik, Selasa (27/10/2015).

Mengingat Presiden Jokowi telah memutuskan untuk pulang lebih awal dari agenda lima hari kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat, itu artinya, rencana kunjungan ke Silicon Valley, termasuk bertemu CEO Microsoft, akan diwakilkan oleh para menterinya, termasuk Rudiantara.
Dalam pertemuan itu, Chief RA juga akan ditemani Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Mereka berempat telah ditugasi Jokowi untuk menemui para bos besar teknologi di Silicon Valley.