Keringanan Tagihan Listrik Bagi Pengusaha Berlanjut, Ini Bantuan Lain dari Pemerintah di 2021

Solopos.com, JAKARTA -- Dunia usaha belum banyak yang mampu bangkit akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, pemerintah akan melanjutkan pemberian keringanan tagihan listrik kepada dunia usaha pada tahun ini.

"Kebijakan keringanan tadi mulai dari biaya listrik, pembebasan biaya rekening minimum dan abodemen, akan diperpanjang untuk tahun 2021 ini," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (1/2/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebutkan pemerintah akan terus memberikan subsidi bunga KUR (kredit usaha rakyat) dan non-KUR. Itu dilakukan dalam rangka meringankan beban cicilan pinjaman bagi dunia usaha.

Baca Juga: Bangga, Ganjar Beri Penghargaan 5 Kabupaten/Kota Tercepat Gelar Vaksinasi

"Program-program prioritas yang siap untuk dilaksanakan pada 2021 juga diharapkan akan mendorong penguatan kinerja beberapa sektor usaha," sebutnya.

Sri Mulyani memaparkan tahun ini dukungan kepada dunia usaha dalam bentuk belanja pemerintah dan pembiayaan ditujukan agar beban mereka, terutama yang sedang berutang, dapat diringankan. Namun, dengan tetap menjaga kinerja serta stabilitas sistem keuangan.

Ia menambahkan, sejak tahun lalu pemerintah telah mendukung dunia usaha melalui penjaminan kredit terutama modal kerja. Diharapkan pemulihan dari pembiayaan kredit akan meningkatkan permintaan terhadap kredit modal kerja.

Baca juga: Epidemiolog Dorong PSBB Murni, Begini Respons Satgas Covid-19

"Sehingga ini juga akan memberikan keyakinan kepada sektor perbankan untuk mulai berani memberikan pinjaman kembali terutama kredit modal kerja. Dan juga keyakinan bagi para pengusaha untuk mulai meminjam kembali di dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas kegiatan produktifnya," tambahnya.

Stimulus Lanjutan

Pemerintah sebelumnya mengumumkan sejumlah stimulus yang dilanjutkan 2021. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 553,09 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi (PCPEN). Wujudnya dalam bentuk bantuan sosial (bansos) di beberapa sektor untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Kemenkeu sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi di 2021 ini besarnya adalah Rp 553,09 triliun yang bila dibandingkan tahun 2020 realisasinya Rp 579,78 triliun. Artinya pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan support yang sama dengan 2020 karena dilihat pandemi Covid-19 sampai menyelesaikan vaksinasi selama 1 tahun. Maka sebelum mencapai herd immunity, beberapa sektor terus harus didukung," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam webinar bertajuk 'Akselerasi Pemulihan Ekonomi', Selasa (26/1/2021).

Ragam Bantuan Sosial

Pertama yang akan dilanjutkan adalah program perlindungan sosial (perlinsos). Setidaknya, ada 7 program bansos yang disampaikan Airlangga bakal dilanjutkan di 2021 dengan anggaran sebesar Rp 150,96 triliun.

"Perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun terdiri dari PKH 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai 10 juta KPM [keluarga penerima manfaat], subsidi kuota terhadap jaringan internet, kemudian diskon listrik. Itu terus diberlakukan walaupun sebagian dari program itu ada yang melanjutkan 6 bulan dan ada yang dilanjutkan tiga bulan secara bertahap, seperti listrik diskon 3 bulan digratiskan namun 3 bulan berikut 50%," ucapnya.

Baca juga: TSTJ Solo Tutup Setahun, Tiket Online Bisa Dipakai Sampai 2022

Kedua yang akan dilanjutkan adalah bantuan untuk di sektor kesehatan sebesar Rp 104,70 triliun. Bantuan itu berupa pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PBPU/BP.

Ketiga, bantuan program prioritas juga akan dilanjutkan di 2021 dengan anggaran Rp 141,36 triliun dari yang tahun sebelumnya hanya Rp 66,59 triliun. Bantuan itu untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah pada kegiatan berbasis padat karya, hingga untuk pengembangan kawasan industri di Jawa Utara.

"Dukungan pariwisata ini adalah sektor yang terkena paling depan yaitu hotel, restoran, kafe dan untuk program prioritas lainnya," tuturnya.

"Sedangkan untuk UMKM ini dilanjutkan juga yang tahun kemarin Rp 173,17 triliun. Tahun ini Rp 156,06 triliun terdiri dari subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dilanjutkan di mana subsidi KUR dalam 6 bulan diberikan 3% dan non KUR yang Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Yang biasanya 3% diturunkan 1,5%. Kemudian penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, kemudian penempatan dana dan PMN," tambahnya menjelaskan sektor keempat yang bantuannya dilanjutkan di 2021.