Solo (Espos)–Kalangan DPRD Solo menilai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) yang mempertahankan kebijakan menyewa Kereta Api Jaladara sebagai upaya mendongkrak kegiatan pariwisata merupakan bentuk pemborosan anggaran.
Pasalnya, program tersebut selama ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, kegiatan tersebut terkesan hanya menghabiskan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sekretaris Komisi III DPRD Solo, Umar Hasyim mengatakan setidaknya ada dua pertimbangan Pemkot ketika menyewa Kereta Jaladara. Pertimbangan pertama adalah untuk mendongkrak kegiatan wisata sehingga apabila timbul kerugian tidak menjadi masalah. Kedua adalah untuk tujuan ekonomi sehingga apabila pertimbangan ini yang digunakan maka harus ada keuntungan yang masuk ke kas daerah.
“Penjelasan yang kami terima dari Dinas Perhubungan (Dishub) selama ini, Kereta Jaladara dioperasikan untuk mendongkrak kegiatan wisata. Jadi kalau rugi tidak apa-apa,” ujar Umar ketika dijumpai wartawan, Kamis (2/12).
Namun meski pertimbangan pertama yang digunakan, Umar menambahkan tidak seharusnya kerugian besar yang dialami Pemkot selama ini akibat kereta jarang beroperasi ditanggung sendirian oleh APBD.
“Mencermati biaya sewa Kereta Api Jaladara per tahunnya yaitu senilai Rp 789 juta, jelas terlalu membebani anggaran daerah. Oleh sebab itu saya sangat setuju apabila program ini dievaluasi lagi dalam arti ke depannya diteruskan atau lebih baik dihentikan saja,” ujarnya.
aps
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
