Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan zakat dari pegawai Pemprov Jateng.
Solopos.com, SEMARANG – Zakat dari pegawai Pemprov Jateng yang sebelumnya hanya untuk bantuan pondok pesantren kini mulai disalurkan juga kepada penyandang disabilitas. Selama ini, penyandang disabilitas luput dari perhatian, utamanya tunanetra.
Promosi Digitalisasi Mainkan Peran Penting Mendorong Kemajuan UMKM
Ketua Baznas Provinsi Jateng, KH Darodji mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jateng untuk meminta data disabilitas di Jateng. Namun para penerima zakat tersebut adalah penyandang disabilitas yang kategori miskin.
Ia mengatakan, selain mengalokasikan zakat berupa konsumtif, Baznas juga akan diberikan dengan cara produktif. Yaitu, mereka diberi pelatihan wirausaha agar bisa mandiri.
“Nanti akan kita beri pelatihan keterampilan wirausaha sesuai keinginannya. Harapannya mereka bisa produktif,” katanya dalam acara penyerahan zakat dalam rangka pentasharufan mustahik asnaf fakir miskin dan sabilillah, di Masjid Agung Jawa Tengah, Selasa (28/11/2017) dalam siaran pers dari Humas dan Protokoler Solo yang dikirimkan ke Solopos.com.
Selain disabilitas kategori miskin, Baznas juga akan menggencarkan alokasi zakat untuk para guru madrasah diniyah (madin) dan guru TPQ (tempat pendidikan alquran) yang disabilitas. Sebab, banyak guru mengaji yang disabilitas.
“Mereka kategori sabilillah dan termasuk yang berhak menerima zakat. Jadi kita inginnya zakat bisa masuk ke semua segmen,” ujarnya.
Ia menegaskan, khusus untuk guru Madin dan TPQ, lanjut Darodji, tidak hanya yang disabilitas. Mengingat selama ini honorarium untuk guru mengaji masih minim. Namun pmberiannya tidak rutin tiap bulan, itupun tidak bersamaan se Jateng tapi diberikan secara bergilir di tiap kabupaten/kota.
“Uangnya ada, tapi yang harus diberi kan jumlahnya banyak. Maka nanti bergilir,” ujarnya.
Darodji menambahkan, zakat yang dikumpulkan Baznas Jateng berasal dari zakat para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng. Tiap bulan, terkumpul rata-rata Rp 2,5 miliar. Kesadaran ASN dalam membayarkan zakat makin meningkat.
Dalam acara tersebut, diserahkan zakat untuk pembangunan masjid, musala, pondok pesantren, lembaga keagamaan senilai Rp 2.247.100.000. Untuk perbaikan 20 unit rumah tidak layak huni (RTLH) senilai Rp 200.000.000.
Kemudian untuk usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin berupa pelatihan pertukangan bangunan bersertifikat, senilai Rp 60.000.000. selanjutnya pemberian bantuan kursi roda untuk kaum difabel senilai Rp 70.000.000.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pada awal dirinya menggagas pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tiap bulannya untuk zakat sejumlah 2,5 persen, minat ASN untuk membayarkan zakatnya masih rendah. Mulai Rp 700 juta perbuan, kini mencapai Rp 2 miliar perbulan.
“Kalau sistem gotong royong ini bisa kita dorong, maka akan luar biasa,” kata Ganjar.
Ia mengatakan, para warga miskin yang tidak terkover dalam alokasi APBD maka sumber Baznas ini bisa dimanfaatkan. Sehingga tak perlu berdebat panjang dengan DPRD, namun masyarakat bisa mendapatkannya dengan cepat.
“Sebab, bagaimanapun di antara rizki kita sebagian kecil ada hak orang lain yang membutuhkan,” katanya.
Ganjar juga berharap ASN semakin sadar untuk membayarkan zakat penghasilan. Sebab, sebagian dari harta yang diperoleh adalah hak bagi fakir miskin. Menurutnya, zakat dari para ASN tiap tahun memang terus meningkat nominalnya.
Namun diakui masih belum maksimal. Masih ada sebagian ASN yang belum bersedia menyisihkan zakat 2,5 persen dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) tiap bulannya.
“Tapi hampir tiap bulan selalu terjadi peningkatan, itu mungkin banyak yang mulai sadar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, di awal adanya dorongan menyisihkan penghasilan perbulan untuk zakat, dalam sebulan hanya mencapai Rp 700 juta. Namun kini makin meningkat mencapai sekitar Rp 2 miliar perbulan.
Ia mengatakan, masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan cepat. Jika mengandalkan alokasi bantuan dari APBD, maka butuh waktu lama. Itupun harus membuat kesepakatan politik yang rumit.
“Maka yang tidak terkover di APBD, sumber zakat ini bisa dimanfaatkan. Jadi kita tidak perlu berdebat lama-lama dengan DPRD, dengan zakat ini maka bisa dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat yang ada,” katanya.
Ganjar mengungkapkan, selama ini banyak orang yang berobat ke rumah sakit namun tidak bisa membayar. Ada pula orang yang tidak bisa ikut ujian akhir sekolah karena tidak mampu bayar. Bahkan, ada rumah yang hampir ambruk dan butuh penanganan cepat, juga bisa dibantu melalui Baznas.
“Kita bisa tolong orang dengan sangat cepat, saya ulangi, dengan sangat cepat. Kalau pengelolaan ini bisa diorganisasi dengan baik maka ini bisa meringankan beban pemerintah,” tegasnya. (*)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
