Kerap mangkir, anggota DPRD Klaten disorot

ilustrasi (dok Antara)

Klaten (Solopos.com)–Badan Kehormatan (BK) DPRD Klaten menyoroti 10% dari 50 anggota wakil rakyat yang kerap mangkir dari kegiatan kedewanan.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Wakil Ketua BK DPRD Klaten, Tugiman mengakui tidak semua anggota Dewan yang mangkir dalam setiap kegiatan kedewanan memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. Namun begitu, politisi dari PDI Perjuangan ini enggan membeberkan nama-nama anggota DPRD yang kerap mangkir dari kegiatan kedewanan itu.

“Pembinaan kami serahkan kepada masing-masing fraksi. Kami belum pernah mendapatkan pengaduan masyarakat terkait ulah anggota dewan sehingga kami belum mengambil sikap tegas,” kata Tugiman, Kamis (4/8/2011).

Sebagai wakil rakyat, kata Tugiman, wajib menghadiri beberapa kegiatan seperti sidang paripurna maupun kegiatan yang diselenggarakan alat kelengkapan (Alkap) Dewan seperti Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BK, dan lain-lain. “Secara moralitas, sudah sepantasnya anggota Dewan bisa memegang amanah dari rakyat. Adanya kesibukan di luar hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajibannya sebagai anggota Dewan,” tegas Tugiman.

Tugiman mengakui, sebagian besar anggota DPRD tak bisa hadir dalam puncak acara Hari Jadi Klaten ke-207 lalu. Menurutnya, sebagian besar anggota Dewan kala itu tengah mengikuti reses dalam rangka menyerap aspirasi rakyat. “Kami menyadari upacara itu merupakan event penting yang datangnya setahun sekali. Tetapi, kegiatan reses itu juga sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sehingga sebagian besar anggota Dewan tak bisa hadir,” tutur dia.

Ketidakberanian BK mengungkapkan nama-nama anggota DPRD yang kerap mangkir dalam kegiatan kedewanan mendapat sorotan dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK). Koordinator ARAKK, Abdul Muslih menilai BK tidak memiliki nyali dalam mempublikasikan nama anggota Dewan yang dianggap bermasalah.

Menurutnya, sikap BK yang menutup-nutupi anggota Dewan yang malas di era keterbukaan ini membuat masyarakat kecewa. “Kalau berani, saya menantang BK untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini akan menjadi pelajaran wakil rakyat yang malas itu. Para wakil rakyat yang malas itu juga bisa diketahui oleh konstituen yang memilih mereka,” kata Muslih.

(mkd)