Kepuasan Terhadap Jokowi-JK Naik, Ekonomi Masih Tertatih

Kepuasan publik terhadap Jokowi-JK terus naik. Namun, hal itu masih menyisakan PR besar di sektor ekonomi.

Solopos.com, JAKARTA — Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus naik selama 3 tahun terakhir. Namun, sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah di sisa periode kekuasaan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam survei opini publik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 2017, sebanyak 68,3% masyarakat puas dengan pemerintah atau naik dari 66,5% pada survei tahun lalu dan 50,6% pada 2015. Publik paling mengapresiasi bidang maritim dengan tingkat kepuasan 75,5%, sementara di bidang hukum 64,0%, dan bidang ekonomi 56,9%.

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes memaparkan bidang kemaritiman memberi sumbangan kepuasan publik dalam hal pembangunan infrastruktur, penguatan pertahanan maritim, dan komitmen mewujudkan negara maritim.

“Optimisme publik di bidang maritim mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan cukup signifikan terjadi di bidang pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Di bidang hukum, kepuasan tertinggi terkait dengan komitmen pemerintah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disusul reformasi Polri, dan pemberantasan mafia peradilan. Kenaikan tertinggi terekam pada kepuasan masyarakat atas reformasi Polri dari 65,0% pada 2016 menjadi 76,0% pada tahun ini.

Sementara di bidang ekonomi, CSIS mendapati tingkat kepuasan publik 2017 sebesar 56,9%, atau naik dari 46,8% pada tahun lalu. Meski kepuasan meningkat, CSIS menemukan opini masyarakat yang masih merasakan kesulitan utama mereka terletak di bidang ekonomi. “Pertama, tingginya harga sembako. Kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Ketiga, tingginya angka kemiskinan,” kata Arya.

Arya menambahkan bidang ekonomi semakin mendesak diperhatikan lantaran masyarakat menilai tidak terjadi perubahan signifikan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sebanyak 35,9% responden mengatakan kondisi perekonomian nasional tidak ada yang berubah dibandingkan dengan 5 tahun lalu.

“Kepuasan di bidang ekonomi masih tertatih-tatih,” ujar Arya.

Survei CSIS berlangsung pada periode 23-30 Agustus 2017 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

Responden yang disurvei merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum atau berusia 17 tahun ke atas ketika survei dilakukan yang dipilih secara acak. Marjin kesalahan sebesar plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.