Keponakannya Bersaksi Soal Moeldoko di MK, Ini Penilaian Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD menyapa wartawan/ANTARA-Reno Esnir

Solopos.com, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menganggap kesaksian keponakannya, Hairul Anas, dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6/2019) dini hari, tidak cukup kuat membuktikan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.

Menurut Mahfud, kesaksian keponakannya terkait sejumlah klaim mulai dari keterlibatan aparat pemerintah hingga golongan putih hanya berdasarkan persepsi. "Tapi soal kesaksiannya sih mentah menurut saya," katanya di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (20/6/2019).

Dia mencontohkan kesaksian Hairul mengenai pidato Moeldoko yang menyatakan bahwa "perbuatan curang dalam demokrasi adalah hal yang wajar" yang dimaknai secara berbeda. "Tetapi Moeldoko kan tidak menyuruh orang curang. Hanya bilang bahwa di demokrasi itu biasa terjadi kecurangan, tapi tidak mengajak curang kan," ungkapnya.

Kesaksian Hairul kedua soal Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menyerukan golput agar pasangan tersebut menang juga diakuinya keliru. Justru, Mahfud berpendapat kalangan yang semula golput itu merupakan ladang bagi pasangan calon 01 dalam mendulang suara.

"Itu sebaliknya, justru Pak Jokowi dan TKN berkampanye agar jangan golput. Karena 73 persen dari hasil survei, orang yang mau golput itu ditanya mau pilih Jokowi. Itu kan hasil surveinya begitu," jelasnya.

Selanjutnya, Mahfud MD mengungkapkan Hairul mengklaim ada keterlibatan aparat. Jika yang dimaksud keterlibatan adalah aparat yang mengkampanyekan keberhasilan pemerintah, hal itu dianggapnya menjadi sebuah keharusan.

"Ya namanya aparat kan tugasnya mengkampanyekan program pemerintah, keberhasilan pemerintah. Itu sudah biasa saja. Tapi kan tidak curang. Artinya dari kesaksian yang disampaikan itu ya semuanya mentah, tidak ada kaitannya dengan kecurangan," jelasnya.

Namun, secara umum, dia menjelaskan perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga adalah hal biasa. Tak hanya itu, dia menegaskan berpolitik merupakan hak masing-masing orang.

"Ya ndak apa-apa. Biasa lah satu keluarga beda-beda. Bu Mega dengan Bu Rahma beda, keluarga Gus Dur juga beda-beda, keluarga saya juga beda-beda. Itu ya kalau soal politik itu hak masing-masing," tekannya.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya








Kolom