Kepercayaan, perubahan, dan pemerintahan empatik

Hampir sembilan tahun silam, saya mendapat kepercayaan untuk memimpin Bantul. Ketika itu gelora reformasi masih cukup menyala. Ada puluhan bahkan ratusan pamong desa tersungkur didemo rakyat.

Bahkan yang ironis, ketika tidak ada lagi personil pamong di suatu desa, rakyat jadi kebingungan saat membutuhkan pelayanan. Di tingkat kabupaten pun kita masih ingat, Bupati Bantul juga baru saja diturunkan dari kedudukannya. Kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya jatuh pada titik nadir.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam kondisi semacam itu saya memulai menjalankan pemerintahan kabupaten. Lalu apa yang dapat saya kerjakan?

Saya sadari, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah ini harus cepat diatasi. Lalu saya buka kran keterbukaan seluas-luasnya. Saya openhouse, interaktif di media massa, dan membuka diri 24 jam dalam sehari. Saya perintahkan semua pejabat bersikap sama. Saya tegaskan bahwa mereka bukan penguasa, tapi pelayan rakyat. Saya, Bupati Bantul ini juga cuma kepala pelayan.

Ee, tidak butuh waktu terlalu lama, kepercayaan rakyat itu muncul dan menebal. Kurang dari tiga tahun, Bantul yang tadinya tiada hari tanpa demonstrasi, menjadi hampir tidak ada lagi. Bukan mengada-ada jika waktu itu saya kemudian menyampaikan keluhan: “Wah saya sudah rindu di demo…….”

Demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Tapi di Bantul ketika hampir tak ada demonstrasi lagi, bukan berarti demokrasinya telah mati, lho. Tapi mereka rupanya sadar juga, buat apa demo jika setiap saat dan di setiap tempat, aspirasinya dapat disalurkan dan yakin didengarkan?

Trust, kepercayaaan, pegang peran penting dalam membangun semangat menuju perubahan (change) yang lebih baik. Kalau sudah percaya, rakyat itu mudah diajak maju. Cuma untuk memperolehnya kita harus yakinkan bahwa pemerintah memang benar-benar baik, benar-benar bersih, selalu berpihak kepada mereka. Pemerintahan yang kita kembangkan di Bantul itu kemudian banyak disebut sebagai pemerintahan empatik, empatic governance.

Di Bantul, empatic governance bukanlah teori atau konsep kepemerintahan. Ia ujud, aplikasi, praktik!
Setiap kepala dinas isntansi dan terutama camat di Bantul, saya wajibkan berpihak pada rakyat. Camat harus hafal berapa jumlah penduduk miskin, hafal jumlah warganya yang tidak sekolah di usia sekolah, yang hamil berisiko tinggi, yang menderita gizi buruk, yang menderita sakit demam berdarah, yang menderita TBC, dan seterusnya.

Camat, juga harus hafal jumlah siswa, hafal berapa hektar sawah irigasi teknis & nonteknis, tegal dan pekarangan. Camat harus hafal jumlah ternak, jumlah koperasi, kelompok tani, dan seterusnya. Saya ancam, yang tidak hafal akan saya ganti. Dalam benak saya, bagaimana pemimpin mau dan mampu berbuat sesuatu jika ”isi perut” wilayahnya saja tidak diketahuinya?

Empatic governance juga kita terjemahkan dalam ujud kebijakan yang memihak rakyat banyak. Kita larang mall dan kita bangun pasar tradisional, kita sediakan bank dan kita kikis rentenir. Kita jaga harga jual komoditas pertanian sehingga petani tak idzolimi, dengan membelinya jira harga jeblok. Kita bebaskan kontainer masuk langsung ke pengrajin. Kita bayari beban PBB khusus untuk tanah pertanian, dan seterusnya, dan seterusnya.

Pekerjaan memang belum selesai. Masih banyak. Apalagi cobaan bencana gempa bumi melanda. Tapi, semua ada hikmahnya.

Pengakuan dunia bahwa Bantul mampu bangkit dan menyelesaikan masa rekonstruksi justru menebalkan rasa percaya diri dan bangga menjadi rakyat Bantul. Apalagi ditunjang kenyataan bahwa dalam satu dekade terakhir ini sudah tak terhitung lagi prestasi yang ditorehkan rakyat dan pemerintah Bantul.

Kalau dahulu menjadi Wong mBantul malu-malu minder, kini kita dapat lihat dan rasakan, mereka bangga menjadi Wong mBantul. Kalau boleh jujur, saya juga bangga dan bahagia lho, menjadi bagian dari mereka…

Oleh HM Idham Samawi
Bupati Bantul