KEPENDUDUKAN INDONESIA : Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Kontrasepsi

Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran.

Harianjogja.com, JOGJA – Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yamah Tsalatsa meminta pemerintah untuk konsisten mengendalikan laju penduduk Indonesia dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran, karena itu kami meminta pemerintah untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada setiap rumah tangga di Indonesia,” ujarnya saat ditemui pada Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM seperti dikutip Antara, Rabu (16/11/2016).

Ia mengatakan di Indonesia penggunaan kontrasepsi tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah.

Sebab perubahan mendasar dalam sistem kebijakan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sangat mempengaruhi kelembagaan program Keluarga Berencana (KB) dan efektivitas pelayanannya.

“Di era desentralisasi penyelenggaraan pelayanan kependudukan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. Kelembagaan penyelenggaraan program KB di daerah berubah karena adanya perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fungi koordinasi lembaga ini pun ikut hilang,” kata Yayan, panggilan Yamah Tsalatsa.

Akibatnya, pelaksanaan program KB menjadi tidak optimal, bahkan di beberapa daerah tidak menjadi prioritas.

Selain itu, kemampuan pemerintah dalam menjalankan program KB juga terpengaruh krisis ekonomi, khususnya dalam memberikan subsidi karena harga alat kontrasepsi menjadi tidak terjangkau oleh semua elemen masyarakat.

Hal itu, kata dia, sangat berbeda di masa Orde Baru yang cenderung antinatalis, di mana Presiden Soeharto di masa itu menilai bahwa laju penduduk yang tinggi serta tidak terkontrol merupakan ancaman bagi pembangunan.

Oleh karena itu, penduduk haruslah dikendalikan melalui program KB dan BKKBN sebagai institusi yang memegang tanggung jawab tersebut secara intensif menjangkau hingga daerah terpencil guna memperluas akses pelayanan kontrasepsi, imbuhnya.