Solopos.com, SOLO — Sejumlah kepala SMA di Solo setuju dengan rencana Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang menghapuskan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai salah satu syarat agar mendapat prioritas dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Salah satunya disampaikan Kepala SMAN 7 Solo, Adkha Dewi Gayatri. Dia setuju dengan rencana penghapusan karena tugas siswa seharusnya berkompetisi demi mendapatkan nilai terbaik.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Dengan sistem zonasi maka yang dilihat adalah nilai dari peserta didik, bukan pemegang SKTM maupun yang bukan pemegang SKTM,” ujarnya kepada wartawan Solopos.com Tamara Geraldine di Ruangan Kepala SMAN 7, Rabu (2/1/2019).
Menurut Gayatri, banyak orang tua yang melakukan berbagai cara agar mendapatkan SKTM. Dengan demikian anak mereka dapat diterima di sekolah negeri pilihan.
“Dulu SKTM ini menjadi syarat prioritas untuk masuk sekolah,” ujar dia. Ia mengatakan tugas sekolah adalah mendorong siswa, termasuk siswa miskin, agar meraih prestasi. Seorang siswa harus mampu berkompetisi dengan siswa yang lain.
Menurut Kepala SMAN 1 Solo, Harminingsih, siswa harus mampu berkompetisi sesuai kemampuan masing-masing. Dalam sistem zonasi, siswa harus bersaing dalam hal nilai.
“Anak, misalnya, mempunyai prestasi, [dia] bisa bersekolah di sekolahan yang bagus di dekat daerah rumahnya. Jadi memang SKTM sudah tidak jadi penentu anak bisa masuk sekolah negeri,” ujar dia.
Harmaningsih berharap orang tua membimbing anak mereka agar dapat bersaing dengan peserta didik lain. “Peran orang tua sangat penting dalam mendukung anak agar bisa bersaing dengan peserta didik lain,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
