SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Usulan Pemerintah agar Wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah terpilih untuk mengantisipasi terjadinya pecah kongsi, dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Yang menjadi persoalan sebenarnya watak pejabat yang saling berebut kekuasaan. Hal ini disampaikan Pakar Politik dari Center for Strategic and International Studies J. Kristiadi di Jakarta, Senin (26/12).
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan agar pemilu kada ke depan hanya memilih kepala daerah saja. Perubahan sistem pemilu kada ini bakal dimasukkan ke dalam revisi UU No.32,2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam RUU Pemerintah Daerah yang baru, kepala daerah yang baru akan memilih wakil dari kalangan birokrasi 6 bulan setelah dilantik. Sehingga paket itu yang menentukan adalah kepala daerah yang menang. Namun, jika yang dijadikan solusi yakni merubah sistem pimilu kada, menurut Kristiadi, jelas salah alamat. Menurutnya, jangan sampai demokrasi kembali mundur, dengan pemilihan oleh sebagian elit dan penunjukan langsung. [MIOL/dtp]