Kendalikan Penyebaran PMK, Pemerintah Percepat Vaksinasi Hewan Ternak

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mengendalikan kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), 

 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang diadakan hari Rabu (29/6/2022). (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang diadakan hari Rabu (29/6/2022). (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mengendalikan kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),  seperti penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian per 29 Juni 2022 telah menyebar di 19 provinsi.

Seiring dengan meluasnya penyebaran PMK ke berbagai daerah, Pemerintah mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas Penanganan PMK di tingkat nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN, yaitu Keputusan Nomor 2 Tahun 2022.

PromosiBorong Penghargaan, Tokopedia Jadi Marketplace Favorit UMKM

Sampai dengan 29 Juni 2022, tercatat di data Kementerian Pertanian bahwa penyakit PMK ini telah menyebar ke 19 Provinsi dan 221 Kabupaten/ Kota, dengan jumlah kasus yang Sakit sebanyak 289.430 ekor, Sembuh 94.575 ekor, Pemotongan Bersyarat 2.940 ekor, Kematian 1.722 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 91.716 ekor.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang diadakan hari Rabu (29/6/2022),

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut BULOG dan Pimpinan K/L yang lain, membahas update perkembangan upaya penanganan penyakit PMK.

Baca Juga: Perdana! 101 Ekor Sapi Ternak di Karanganyar Disuntik Vaksin PMK

Rakortas tersebut juga membahas mengenai penyiapan anggaran untuk penanganan penyakit PMK. “Sudah ada 3 juta dosis vaksin di Indonesia dengan anggaran yang sudah disiapkan, sehingga vaksin yang sudah ada harus segera disuntikkan,” tegas Airlangga dalam rilis yang diterima Solopos.com.

Perlu diketahui bahwa saat ini penyakit PMK selain menjangkiti hewan sapi, juga sudah menjangkiti kerbau, kambing, domba, dan babi. Untuk itu, Pemerintah akan semakin mempercepat penanganan penyakit PMK ini, mulai dari mendorong Satgas bekerja dengan cepat, melakukan percepatan vaksinasi, dan pengaturan lalu lintas ternak.

“Sudah ada Keputusan Ketua Komite PCPEN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satgas Penanganan PMK, dengan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Kepala BNPB dan dibantu 5 Wakil Ketua dari Kementan, Kemendagri, Kemenko, TNI dan Polri,” kata Airlangga.

Selain itu, juga sudah diterbitkan InMendagri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, yang memberikan instruksi kepada para Gubernur/ Bupati/ Wali kota untuk Melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Paparkan Upaya Penanganan PMK Hewan Ternak

Selain itu telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Wabah PMK (Foot and Mouth Disease), yang menetapkan 19 provinsi sebagai daerah wabah PMK.

“Nanti setiap minggu atau secara regular setiap ada perkembangan, dilakukan penerbitan Keputusan Mentan yang ditindaklanjuti dengan SE Kasatgas dan InMendagri untuk percepatan penanganan PMK, sebagaimana dilakukan dalam penanganan Covid-19,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan Rakortas tersebut, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK juga memaparkan Struktur Organisasi Satgas di tingkat Provinsi dan juga di tingkat Kabupaten/ Kota, yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, PolriI, TNI, Asosiasi dan Pelaku Usaha, Akademisi serta unsur masyarakat lainnya.

Juga dipaparkan strategi percepatan vaksinasi dengan prioritas utama penyuntikan pada wilayah hijau dan diutamakan peternakan rakyat, serta strategi percepatan testing dalam penanganan PMK, dan yang paling penting strategi pengaturan lalulintas hewan berdasarkan Zonasi Wilayah.

Untuk evaluasi penanganan PMK, Satgas PMK akan menyampaikan laporan harian, mingguan ataupun secara periodik kepada Menko Perekonomian dan Menteri/Kepala Lembaga terkait, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Rapat Satgas PMK dengan Kementerian/Lembaga dan daerah dilaksanakan minimal satu kali sepekan, dan pelaksanaan koordinasi seperti yang dilakukan dalam penanganan Covid-19.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Pertumbuhan Ekonomi Membaik, Tahun Depan Cukai Rokok Bisa Naik

      Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin membaik, kemungkinan cukai rokok akan naik pada 2023.

      Bank Mandiri: Kepulan Asap Plaza Mandiri Terkendali, Operasional Normal

      Kepulan asap di lantai I Plaza Mandiri disebabkan korsleting dan bisa diatasi.

      Pemerintah Perkuat Industri, Perdagangan, dan Investasi, Ini Hasilnya

      Menko Airlangga Hartarto menyatakan perlu dilakukan pendekatan multilateral yang tidak membatasi perdagangan ekspor dan impor dengan mengikuti aturan World Trade Organization.

      Gaji Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Jadi Rp9,9 Juta, Berminat?

      PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah senilai NT$1.000 bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama tiga tahun dengan majikan yang sama.

      Tenang, Bos Indofood Sebut Harga Indomie Tidak akan Naik 3 Kali Lipat

      Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) Franciscus Welirang memastikan harga mi instan Indomie tidak akan meningkat sampai 3 kali lipat sebagaimana dikhawatirkan publik belakangan.

      HUT ke-6, Ini yang Ingin Dicapai Rumah Sakit UNS

      Di usia keenam ini, RS UNS terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan terus berupaya mencapai target sebagai rumah sakit pendidikan utama.

      Gaji Pegawai BUMN dan PNS, Lebih Besar Mana?

      Menjadi impian para pencari kerja sebenarnya lebih besar mana, gaji pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan pegawai BUMN? Berikut ulasannya.

      Kenapa Emas Antam Lebih Mahal? Ini Alasannya

      Sebagai salah satu instrumen investasi, tahukah Anda kenapa emas Antam harganya lebih mahal? Begini penjelasannya.

      Tarif Ojol Naik, Driver di Solo Tak Khawatir Customer Berkurang

       Sejumlah driver ojek online (ojol) di Kota Solo tak khawatir kehilangan pelanggan bila seandainya keseluruhan tarif ojol di Kota Solo ikut naik.

      Disebut akan Naik 3 Kali Lipat, Harga Mi Instan Jadi Berapa?

      Disebut-sebut terdampak naiknya harga gandum, berapa harga mi instan jika harganya naik hingga tiga kali lipat?

      Harga Pangan Rabu 10 Agustus 2022, Minyak Hingga Cabai Turun Harga

      Pantauan harga pangan di sejumlah daerah di Indonesia terpantau stabil dan cenderung banyak mengalami penurunan harga, Rabu (10/8/2022).

      Harga Mi Instan Berpotensi Naik 3 Kali Lipat, Pengaruhi Inflasi?

      Harga mi instan dalam negeri berpotensi naik hingga 3 kali lipat lantaran tingginya harga gandum dunia akibat adanya perang Rusia-Ukraina.

      BI Ajak Pemda Gelar Operasi Pasar, Ini Tujuannya

      Menggiatkan operasi pasar (OP) sebagai langkah agar inflasi pangan bisa turun ke level 6% atau bahkan 5%.

      Hadir di Pesta Rakyat Simpedes, SuperApps BRImo Makin Diminati

      Lebih dari 25.000 warga tumpah ruah dalam Pesta Rakyat Simpedes (PRS) yang digelar oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat.

      Antam dan UBS Naik! Cek Harga Emas Pegadaian, Rabu 10 Agustus 2022

      Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Rabu (10/8/2022) terpantau naik, baik untuk cetakan Antam dan UBS.