Solopos.com, SURABAYA — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga harga liquid petroleum gas (LPG/elpiji) nonsubsidi yang diberlakukan Pertamina dikendalikan mafia. Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan kenaikan harganya bukan didasarkan Pertamina kepada keputusan pemerintah.
“Pertamina juga berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah,” tegas Uchok kala dihubungi Kantor Berita Antara dari Surabaya, Sabtu (18/1/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia menilai kenaikan harga gas cair tersebut memang sudah direncanakan oleh Pertamina dan mafia. Penyebabnya, kenaikan harga elpiji kemasan tabung isi 12 kg berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hal itu tertuang dari hasil audit BPK Semester I/2013 terhadap Pertamina untuk sektor gas,” ujarnya.
Dalam rekomendasi tersebut, jelas dia, selama tahun 2011 hingga 2012 Pertamina mengalami kerugian Rp7,73 triliun. Di sisi lain, hasil audit BPK tidak objektif. “Bahkan terkesan rekomendasi itu seperti pesanan saja,” katanya.
Padahal, tambah dia, kenaikan tersebut sudah diprakondisikan. Pemerintah tidak pernah mau mengubah porsi penjualan gas antara kebutuhan luar negeri dengan dalam negeri. Pemerintah juga tetap mempertahankan porsi penjualan gas luar negeri tetap tinggi. “Sementara porsi di dalam negeri dipatok rendah,” katanya.
Sesuai data Fitra yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut dia, porsi penjualan gas pemerintah pada 2012 untuk dalam negeri 40,7% dan untuk ekspor 59,3%. Akibat dari minimnya pasokan gas ini, membuat pasokan elpiji untuk pasar dalam negeri sangat sedikit. “Oleh karena itu, Pertamina melakukan impor untuk memenuhi pasokan gas di pasar nasional,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
