KENAIKAN HARGA BBM - Rudy : Tolak Titipan BLSM

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO — Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menginstruksikan pejabat pelayanan publik dari tingkat RT hingga kecamatan menolak titipan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hal itu untuk menghindari konflik antara Pemkot dengan warga yang dirugikan akibat distribusi BLSM.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Daripada nanti masalah mending tidak usah ngurus sekalian,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kali Jenes, Pasar Kliwon, Jumat (21/6/2013).

Diberitakan sebelumnya, PT Pos Indonesia Solo memberi sinyal pembagian BLSM bakal melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Distribusi BLSM dimulai Senin (24/6/2013) dengan sasaran 49.000 warga miskin (gakin) Solo dan sekitarnya. Belum juga distribusi dimulai, sejumlah ketua RT di Solo menyatakan penolakannya. Mereka menilai pembagian BLSM rawan memantik kericuhan seperti pembagian Jamkesmas dan raskin.

“Tak benerke Pak Lurah, Pak Camat, Ketua RT yang bersikap seperti itu. Wong dalam pendataan saja mereka tidak dilibatkan,” cetus Walikota.

Rudy memahami kesulitan pejabat pelayanan daerah yang menyalurkan bantuan atas data pemerintah pusat. Walikota meminta warga tidak serta merta menyalahkan pemangku jabatan jika terjadi kericuhan distribusi ke depan. Untuk mengantisipasi hal tak diinginkan, dirinya juga meminta camat dan lurah menolak BLSM dititipkan di kantor mereka.

“Biar PT Pos Indonesia yang ngurus semuanya.”

Sementara itu Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, sepakat ketua RT hingga pejabat kecamatan tak cawe-cawe dalam penyaluran BLSM. Pihaknya tak ingin mereka menjadi bulan-bulanan warga jika terjadi masalah.

Sukasno menegaskan program itu sudah bermasalah saat pembagian Kartu Jaminan Sosial (KJS) sebagai prasyarat mendapat BLSM. Di Jagalan, Jebres, dirinya menemukan warga mapan yang mendapat KJS. Sementara gakin penerima Jamkesmas di wilayah yang sama justru tidak mendapat kartu tersebut.