KENAIKAN HARGA BBM : Rencana Rudy Pimpin Demo Jadi Sorotan

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Maulana Surya/JIBI/SOLOPOS)

SOLO — Rencana Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang bakal memimpin unjuk rasa dengan turun ke jalan guna menolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan tajam dari kalangan pakar pengamat politik. Para pengamat menilai tindakan wali kota kental dengan muatan politis.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Kemungkinan muatan politis jelas ada. Karena wali kota sendiri saat ini berposisi sebagai pengurus partai yang berseberangan dengan partai politik (parpol) yang memegang kekuasan negeri ini,” kata Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Didik G Suharto, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (15/6/2013).

Didik mengatakan posisi Rudy—sapaan akrab Hadi Rudyatmo—yang saat ini menjadi kepala daerah semestinya tidak menentang kebijakan pemerintah pusat. Dia mengatakan upaya penolakan Rudy dengan cara memimpin massa turun ke jalan sangat tidak etis.

Pengamat politik lainnya, Supriyadi, menegaskan langkah wali kota Solo dalam penolakan kenaikan harga BBM jika selama memakai jalur partai, maka sudah wajar apabila wali kota tunduk pada kebijakan partai tingkat pusat. “Apabila dalam memimpin demo Pak Rudy menggunakan jam dinas, memakai seragam dinas dan mengajak orang dinas untuk menolak rencana kebijakan pemerintah, berarti beliau menyalahi konstitusi. Karena kita tahu, beliau merupakan ketua DPC PDIP Solo, yang mana PDIP merupakan partai oposan dengan pemerintah pusat saat ini,” kata dia.

Berbeda halnya, kata Supriyadi, apabila saat demo wali kota mengambil cuti atau izin pada pimpinan, maka langkah itu tidak menjadi soal. “Langkah itu bagi saya sesuatu yang wajar. Selama didudukan pada posisi benar dan tidak melanggar konstitusi dan hukum. Masyarakat harusnya lebih cerdas dan pintar menyikapi rencana kenaikan harga BBM,” pungkas Supriyadi, Sabtu.

Seperti diketahui, wali kota yang juga Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan kesiapan memimpin massa turun ke jalan demi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Sebagai petugas partai, saya siap mengamankan garis partai,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kali Pepe, Solo, Jumat (14/6).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam surat perintah bernomor 386/IN/DPP/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 menginstruksikan Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani menolak rencana kenaikan harga BBM itu. Surat itu tersebar luas melalui saluran komunikasi pribadi dan dianut juga oleh kader dan simpatisan PDI Perjuangan di daerah-daerah.

Demikian juga dengan Rudy, wali kota Solo yang juga ketua DPC PDIP setempat. Di hadapan pers, Jumat (14/6) ia tak ragu menyatakan sikap tegas siap berdemonstrasi dengan seragam PDIP jika harga BBM dinaikkan.