KENAIKAN HARGA BBM: Kepala Daerah Seharusnya Pahami Kebijakan Pemerintah

Bibit Waluyo (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Seluruh gubernur dari 33 provinsi diajak rapat pemerintah untuk membahas rencana kenaikan harga BBM,” katanya, Jumat (30/3/2012). Menurut dia, seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati seharusnya memahami dan menyepakati kenaikan harga BBM, termasuk berbagai implikasi dari kenaikan harga BBM.

“Ini bukan ide siapa-siapa, ini ide kita semua. Gubernur semuanya tahu, kabupaten dan kota semuanya juga tahu. Tidak ada negara yang ingin menyengsarakan rakyatnya,” katanya. Ia menjelaskan, kebijakan terkait rencana kenaikan harga BBM ditempuh agar beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak terkuras untuk subsidi BBM dan kenaikan itu sudah dihitung serta dianalisis.

Kenaikan harga BBM sebenarnya kebijakan yang tidak perlu diambil, namun bagaimanapun juga harus diambil agar anggaran tidak terkuras untuk subsidi yang secara langsung mengurangi anggaran untuk pembangunan.

“Memang ada pro-kontra, namun pro-kontra dalam hidup biasa. Bagi yang pro kami berterima kasih karena telah memahami beban negara yang berat. Berat dipikul bareng-bareng, ringan sama-sama dijinjing,” kata Bibit.

Untuk yang kontra, kata dia, harus mau duduk bersama untuk menyelesaikan silang pendapat itu, tetap menjaga kesejukan dan berpikir jernih dalam menyampaikan gagasannya. “Kalau ada rembug ya dirembug, kalau ada masalah ya harus diselesaikan dengan baik,” katanya.