Solopos.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintahan Jokowi-JK agar berani menaikkan harga bahan bakar minyak Rp3.000 per liter sehingga bisa menghemat anggaran hingga Rp150 triliun.
Sejumlah pakar juga mengusulkan supaya pemerintah ke depan bisa menaikkan harga BBM supaya ruang fiskal APBN pemerintahan Jokowi lebih sehat untuk melaksanakan program masyarakat. Menyikapi wacana itu, tim transisi Jokowi-JK sedang melakukan analisis kemungkinan kenaikan harga BBM yang diperkirakan naik setelah Jokowi-JK dilantik 20 Oktober.
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
Deputi tim transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan sebetulnya dari beberapa analisis yang dilakukan tim transisi, BBM tidak tepat sasaran. Hanya ada 20-30 persen yang tepat sasaran. “Selebihnya dinikmati oleh orang-orang yang punya mobil dua dan mungkin satu orang itu bisa menikmati sampai satu jutaan,” katanya di kantor transisi Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Menurut Eko, kenaikan harga BBM butuh pengkajian mendalam terutama dampak yang ditimbulkan yakni inflasi. Namun dia menyatakan pengurangan subsidi BBM sebagai bentuk keharusan. “Cuma ada impact-nya, karena mengurangi BBM akan meningkatkan inflasi, dan peningkatan itu tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Ditanya mengenai nilai kenaikannya, Eko belum bisa menjelaskan. “Tergantung menterinya saja nanti, kita lihat nanti karena kalau dilihat harga minyak juga sedang turun tahun ini,” ujar politikus PKB tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
