KENAIKAN HARGA BBM: Kemensos Siapkan Program BLT Hingga Desember

PENYERAHAN BANTUAN -- Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri (kedua dari kiri) didampingi Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya (kiri) saat menyerahkan secara simbolis bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni di Pendapa Graha Satya Praja, Minggu (26/2/2012). (JIBI/SOLOPOS/Triyono)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri seusai penyerahan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) dan usaha ekonomi produktif (UEP) di Pendhapa Graha Satya Praja (GSP) Setda Pemkab Sukoharjo, Minggu (26/2/2012). Namun Mensos menyatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan program BLT akan terlebih dulu dibahas peemrintah bersama anggota DPR.

“Kemungkinan besar (ada BLT). Jadi seperti yang dulu lagi. Tapi menaikkan BBM dan BLT akan dibicarakan dengan DPR juga,” paparnya kepada wartawan saat ditemui seusai acara serah terima bantuan.

Mensos mengatakan BLT diwacanakan diberikan Rp100.000 per bulan. Tetapi hal itu menurutnya belum final dan masih dalam proses pembahasan. Dia menegaskan program BLT bertujuan untuk membantu mendongkrak daya beli masyarakat miskin yang diperkirakan terkena dampak kebijakan kenaikan BBM. “Sekurang-kurangnya, kalau harga BBM naik, harga barang-barang ikut naik. Karena itu diperlukan subsidi agar yang miskin tidak menjadi lebih miskin disebabkan kemampuan daya beli mereka jatuh,” tandasnya.

Mensos menambahkan, program BLT disusun agar sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM bersubsidi, daya beli masyarakat miskin tidak banyak terpengaruh. Pasalnya jika tidak ada bantuan sebagai kompensasi, dikhawatirkan warga miskin kian terpuruk. Langkah demikian, ujarnya, sekaligus untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan setelah kenaikan harga BBM.

Pada bagian lain, Mensos menyebut anggaran yang tersedia di kementeriannya untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan mencapai sekitar Rp4,5 triliun. Jumlah itu, kata dia, hanya mencakup sekitar 100.000 kepala keluarga (KK) miskin atau jika diasumsikan setiap KK terdiri atas lima jiwa, jumlah yang terkover bantuan tidak lebih dari 500.000 jiwa dari total warga miskin 30 juta lebih pada akhir 2011 lalu.

Salim Segaf juga memaparkan angka kemiskinan tahun 2011 mengalami penurunan, namun jumlahnya kecil. Dikemukakan, angka kemiskinan Maret 2011 di Indonesia mencapai 12,49%, sedangkan Desember tahun yang sama jumlahnya berubah menjadi 12,36% atau hanya turun 0,13%. Padahal untuk program pengentasan kemiskinan, setidaknya ada 19 kementerian berbeda yang ikut menangani.

JIBI/SOLOPOS/Triyono