KENAIKAN HARGA BBM: KAMMI Tuntut Bibit Waluyo Minta Maaf

DEPO DIDEMO -- Sejumlah pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana penaikan harga BBM di Depo Pertamina Pengapon Semarang, Jateng, Kamis (29/3/2012). Aksi unjuk rasa serupa juga terjadi di Gubernuran Jl Pahlawan. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Umum KAMII Semarang, Galih Pramilu Bakti, mengatakan pernyataan Gubernur Bibit Waluyo bahwa kenaikan harga BBM yang hanya senilai satu batang rokok tak perlu diributkan sangat menyakitkan rakyat. Sikap Gubernur ini, lanjut dia, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap rakyat, padahal kenaikan BBM sangat merugikan rakyat miskin. ”Untuk itu kami menuntut Gubernur Jateng, Bibit Waluyo meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Jateng melalui media massa,” katanya.

Sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap gubernur itu, para peserta aksi melempari pagar tembok kantor Gubernur Jateng dengan plastik berisi air. Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI juga menolak rencana pemerintah untuk melakukan penarikan subsidi BBM pada 1 April 2012. Mereke juga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijkan yang pro rakyat miskin.

Setelah pengunjuk rasa dari KAMMI mundur, pada siang hari giliran puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Koodinator Jateng dan Dewan Pimpinan Cabang GMNI Semarang Raya menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng. Massa GMNI melakukan blokade Jl Pahlawan sebelah barat, tepatnya di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos). Mereka mendudukan jalan tersebut.

Aparat kepolisian mengalihkan arus kendaraan yang hendak melintasi Jl Pahlawan dengan membelokan dari bundaran air mancur ke arah Jl Menteri Supeno. Selain diisi dengan orasi, pengunjuk rasa juga membakar ban bekas di tengah jalan, sehingga menimbulkan kepulan asap hitam.

”Kami menolak kenaikan harga BBM, karena akan menyengsarakan rakyat miskin,” kata koordinator aksi, Kaneko Bati Wacono.
Menurutnya, alasan pemerintah menaikkan BBM subsidi untuk menekan pengeluaran pada APBN tak beralasan, karena subsudi BBM bukan merupakan pengeluaran terbesar negara. Pengeluaran terbesar negara justru pada belanja rutin pemerintah yang mencapai 67% dari APBN, sedang subsidi BBM hanya sebesar 8%. ”Jadi pemberian subsidi BBM tak akan mengancam keuangan negara,” tandas dia.

Bertambah sore, jumlah pengunjuk rasa bertambah banyak dengan bergabungnya puluhan aktivis PMII Semarang dan ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng. Sempat terjadi aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang melarang demonstran masuk ke dalam kantor gubernur. Dua anggota DPRD Jateng, KH Syamsul Ma’arif (PKB) dan Istajib AS (PPP) yang menemui pengunjuk rasa, menyatakan dukungan penolakan kenaikan BBM.