KENAIKAN HARGA BBM : Kader Tolak BBM Naik, PDIP Masih Diam

Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah politikus PDI Perjuangan bersikap bertentangan dengan rencana pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun partai pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014 itu mengaku belum bersikap soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Meski demikian, kendati dua politikus PDIP, Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka, menyatakan menolak rencana pemerintah Jokowi walaupun partai mereka diam saja, nyatanya Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah membela kedua kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Dia menyebut sikap Effendi yang menolak rencana kenaikan harga BBM bukanlah aksi membangkang kebijakan partai.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

“Pernyataan Effendi bukan pembangkangan pada sikap partai. Pemerintah baru berencana merelokasi subsidi BBM ke sektor lain. Masih dimatangkan,” kilah Ahmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta Kamis (6/11/2014).

Menurut Basarah kenaikan harga BBM itu baru sebatas rencana pemerintah dan belum menjadi keputusan resmi. DPP PDIP pun hingga kini belum mengambil sikap resmi.

“Sepanjang PDIP belum tentukan sikap resmi, pendapat anggota DPR sah-sah saja sebagai pendapat pribadi. Itu pendapat pribadi beliau, kami tidak mungkin cabut hak bicara,” kata Basarah.

Bila nanti PDIP sudah mengambil sikap, Basarah mengingatkan agar semua anggota mengikutinya. “Sikap PDIP bisa dukung, dukung dengan catatan, atau menolak. Ya nanti akan beda kalau partai sudah ambil sikap.Nanti semua anggota wajib dukung,” ujar Ketua Fraksi PDIP di MPR ini.

Minta Pertamina Diaudit
Menurut Effendi, pemerintah menurut dia tidak bisa langsung mengalihkan subsidi dan memindahkan beban tersebut kepada rakyat. Effendi menyebut tak adil bila rakyat disuruh membeli satu liter BBM seharga Rp9.500, padahal harga satu liter premium hanya Rp6.000.

“Mari kita transparan, mari Pertamina dibuka, diaudit, siapa pengimpornya, bagaimana peran Petral selama ini, apa peran parpol atau kenapa Petral dibiarkan,” kata Effendi.

Dia menekankan sikapnya yang lantang menolak kenaikan harga BBM subsidi karena melihat kepentingan rakyat. Bagi Effendi, kenaikan BBM bukan berarti menjamin kehidupan rakyat lebih sejahtera.

“Itu enggak jamin. Jaminannya apa coba? Saya belum pernah lihat kenaikan BBM, rakyat ekonominya lebih bagus,” ujarnya. (JIBI/Solopos/Antara/Detik)