KENAIKAN HARGA BBM : DPR Bahas Kebijakan Alternatif terkait BBM Bersubsidi

Solopos.com, DENPASAR – Badan Anggaran (Banggar) DPR akan membahas kebijakan alternatif terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kami di Banggar akan menghitung dulu tentang skema yang bisa dilakukan pada pelaksanaan APBN 2015. Apakah kami harus memilih menaikkan harga BBM atau masih ada celah dan alternatif lain yang bisa dipilih?” katanya anggota Banggar DPR, I Wayan Koster, di Sanur, Denpasar, Sabtu (30/8/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  itu menyatakan pembahasan BBM bersubsidi masih memerlukan waktu dan diskusi yang panjang meskipun transisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Terpilih Joko Widodo tinggal menghitung hari.

“Tentunya dengan tetap memungkinkan ruang fiskal di APBN itu bisa dijalankan untuk memenuhi anggaran dalam mendanai program prioritas Jokowi-JK,” ucap politikus kelahiran Singaraja, Bali, itu.

Dia menjelaskan bahwa defisit anggaran yang sangat tinggi saat ini mencapai 2,32 persen menjadi beban APBN sehingga untuk menekan hal itu diperlukan sejumlah skenario termasuk mencari dana talangan dari luar negeri.

“Oleh karena itu untuk mencari alternatif lain agar fiskal lebih lebar, kami melihat pendapatan negara dari sisi rasio pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa ditingkatkan,” katanya.

Koster mengungkapkan bahwa saat ini besaran rasio pendapatan pajak terhadap PDB sebesar 12,5 persen dari angka ideal menurutnya minimum sebesar 15 persen.

“Kalau itu dilakukan, nantinya asumsi dan pendapatan negara akan cukup besar untuk mendanai (pemerintahan selanjutnya) tanpa harus menaikkan harga BBM,” imbuhnya.

Pada bagian lain, politikus PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan kenaikan harga BBM)kemungkinan dilakukan pertengahan tahun depan atau setelah masyarakat merasakan manfaat program-program dari pemerintahan Jokowi-JK.

Effendi mengatakan PDIP akan memandang secara objektif jika memang diperlukan langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Meskipun demikian dia membantah apabila PDIP tidak konsisten memandang kenaikan harga BBM.

“Kami kesatria. Kami bukan pihak yang bersikeras, atau memohon-mohon. Kami tetap konsisten terhadap apa yang kami yakini terhadap permasalahan yang ada,” kata dia.

Masalah kenaikan harga BBM menjadi perbincangan ketika pemerintahan SBY enggan menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir masa pemerintahannya untuk menghemat subsidi dan kuota BBM. Pemerintahan SBY mempersilahkan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengambil keputusan atas upaya penghematan subsidi energi di masa mendatang.