KENAIKAN HARGA BBM : Benar-Benar Membingungkan

Fot Antrean Pembeli di SPBU
JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto

JAKARTA—Pemerintah masih mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi bagi seluruh konsumen jika risiko kebijakan dua harga dinilai terlalu besar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Padahal sebelumnya kebijakan itu akan diterapkan pada awal Mei. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah tidak akan mengambil opsi kebijakan dua harga (dual pricing) jika kajian teknis menunjukkan opsi tersebut tidak mungkin diterapkan.

“Apa mungkin secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga? Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tidak mungin pemerintah pilih,” katanya, Jumat (26/4).

SBY menjelaskan opsi dua harga bertujuan menerapkan secara riil aturan dalam undang-undang yang menyatakan subsidi BBM diberikan pada masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah rencananya hanya mengurangi subsidi BBM bagi masyarakat yang mampu, sedangkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu dipertahankan hingga kemampuan ekonomi mereka membaik.

SBY memaparkan opsi lain yang dipertimbangkan adalah kenaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku bagi semua jenis konsumen. Namun, tegasnya, kebijakan opsi tersebut harus disertai pemberian bantuan langsung bagi masyarakat miskin.

“Itu opsi yang tersedia dan saya akan putuskan dalam waktu dekat setelah tim laporkan secara resmi pada saya hasil pengujian di lapangan,” kata Presiden. “Ini bukan sekadar putuskan saja A atau B, kita sudah memilih opsi, tetapi saya tahu implikasinya pada saudara kita yang miskin dan tidak mampu.”

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah masih menunggu laporan Kementerian ESDM tentang kajian teknis lapangan penerapan kebijakan dua harga.

“Tunggu laporan, laporannya Pak Wacik nanti. Kami tunggu laporan akhirnya,” katanya.

Menteri ESDM Jero Wacik dijadwalkan memberikan laporan studi penerapan kebijakan dual price di lapangan kepada Presiden dalam dua hari ke depan.