Solopos.com, SEMARANG — Kalangan pengusaha mengkhawatirkan kelangsungan industri di tengah kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak menentu. Apindo pun mendesak pemerintah segera memutuskan perubahan harga.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, berharap kebijakan mengenai pasokan dan harga BBM segera dituntaskan, tanpa dipolitisasi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Pemerintah harus segera memutuskan mengenai kenaikan harga, mengambil jalan keluar persoalan BBM, karena ini urgent, berpengaruh di semua sektor ekonomi,” ungkapnya, Selasa (2/9/2014).
Frans Kongi menilai kebijakan subsidi yang berlarut justru mendorong bengkaknya anggaran pemerintah. Dengan alasan itu, kalangan pengusaha mendukung kenaikan BBM bersubsidi.
“Biar anggarannya bisa dialokasikan untuk keperluan lain seperti peningkatan infrastruktur. Kenaikannya bisa bertahap, tapi pasti,” ujarnya.
Daputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY mengungkapkan inflasi daerah terkait harga BBM bersubsidi patut diwaspadai dan tetap dalam pantauan tim pengendalian inflasi daerah (TPID). TPID selanjutnya siap memantau ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi publik untuk menekan gejolak di masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng, Priyanto, memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi memengaruhi peningkatan harga properti 10%. “Pada prinsipnya pengembang siap kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
