Tutup Iklan

Kenaikan Cukai Rokok, Kemenperin Usul Tak Terlalu Tinggi Tahun Depan

Kementerian Perindustrian mengusulkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak terlalu tinggi pada tahun depan.

 Ilustrasi pita cukai rokok untuk rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT). (Antara-Akhmad Nazaruddin Lathif)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pita cukai rokok untuk rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT). (Antara-Akhmad Nazaruddin Lathif)

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian mengusulkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang tidak terlalu tinggi pada tahun depan.

Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau dan Bahan Penyegar, Kemenperin Edy Sutopo mengatakan jika rencana kenaikan CHT tetap dilanjutkan di tengah penolakan dari sektor industri, pihaknya memberi masukan agar tarifnya tidak naik terlalu tinggi.

Rencana kenaikan tarif CHT diketahui seiring dengan meningkatnya target penerimaan cukai tahun depan sebesar 13,27 persen atau menjadi Rp203,9 triliun dari tahun ini Rp180 triliun.

“Kami kurang sepakat jika cukai dinaikkan terlalu tinggi. Harus hati-hati tentang kenaikan tarif CHT ini, karena Indonesia masih membutuhkan industri hasil tembakau atau IHT,” kata Edy, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Astra Gelar Lomba Foto Berhadiah Motor Sport, Buruan Daftar!

Menurutnya, jika industri ini mampu bertahan, bukan tidak mungkin justru akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan negara.

Data Kementerian Perindustrian menyatakan, sepanjang 2020 setidaknya 4.500 tenaga kerja di sektor IHT yang dirumahkan. Edy mengatakan data tersebut bisa saja lebih besar karena banyak pabrik dengan pertimbangannya masing-masing yang kurang disiplin dalam pelaporannya. Keluhan petani pun, lanjut Edy, sering datang karena penyerapan bahan baku tembakau yang kian menurun.

“Pertimbangan yang harus dipikirkan dalam kebijakan CHT memang banyak dan tidak mudah karena bersentuhan dengan banyak orang dan multisektor,” lanjutnya.

Baca Juga: Jogja International Travel Mart 2021 Disambut Antusias Peserta

Formula Baku

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menambahkan kenaikan eksesif tarif CHT di masa pemulihan ekonomi menjadi kurang tepat. Sebab, meskipun penularan Covid-19 bisa terkendali, pemulihan akibat dampak masif yang ditimbulkan selama dua tahun terakhir membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun.

“Rokok adalah produk konsumsi nomor dua yang amat penting untuk menyokong ekonomi negara. Di sisi lain merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang,” kata Ahmad.

Menurutnya akan lebih baik jika pemerintah memiliki formula baku dalam setiap kebijakan cukai rokok termasuk untuk kenaikan tarifnya. Formula tersebut merupakan gabungan pertimbangan dan data dari berbagai dimensi terkait seperti aspek kesehatan, tenaga kerja, penerimaan negara, petani, hingga pemantauan rokok ilegal.

Ahmad mengatakan saat ini, arah kebijakan terkait cukai rokok kurang memenuhi aspek keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Maraknya rokok ilegal juga perlu mendapat perhatian khusus. Pada 2020, kenaikkan CHT mencapai 23,5 persen membuat tingkat peredaran rokok ilegal mencapai 4,86 persen dengan taksiran kerugian negara Rp4,38 triliun. Itu hanya hitungan yang ditangkap belum memperhitungkan rokok ilegal yang belum ketahuan,” ujar Ahmad.

Baca Juga: ShopeePay 12.12 Birthday Deals Hadir Rayakan Pencapaian UMKM di 2021

Sebelumnya, survei rokok ilegal oleh Indodata pada Agustus lalu dengan 2.500 koresponden menyatakan 28,12 persen perokok di Indonesia pernah atau sedang mengkonsumsi rokok ilegal.

Artinya, sekitar 127,53 miliar batang yang beredar di masyarakat merupakan produk ilegal yang tidak membayar cukai ke pemerintah dan tidak mendapat jaminan keamanan dalam pembuatannya. Berdasarkan jumlah konsumsi rokok ilegal per hari dari total konsumsi rokok, maka persentase yang dihasilkan menjadi 26,30 persen atau sebanyak 29.284 batang.

Dari angka tersebut setidaknya negara mengalami kebocoran pundi-pundi sebanyak Rp53,18 triliun. Adapun, yang menjadi penyebab utama masyarakat beralih ke produk ilegal adalah persoalan harga. Kenaikan PPn diprediksi akan meningkatkan risiko beralihnya masyarakat dari produk legal ke produk ilegal.


Berita Terkait

Berita Terkini

Tak Main-Main! Anak Muda Punya Peran Besar Tentukan Arah Presidensi G20

Kesempatan memperkuat perannya dalam Presidensi G20 kian besar karena penduduk Indonesia didominasi usia produktif.

HM Sampoerna Realisasi Investasi Rp2,3 Triliun, Ini Pesan Menko Airlangga

Penerimaan cukai sepanjang tahun 2020 mencapai Rp205,68 triliun dengan proporsi terbesar Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp170,24 triliun atau naik sebesar 3,24%.

Kontribusi MMKSI Bagi Perjalanan Hidup Anak Panti Asuhan Saat Pandemi

Mitsubishi Children Program (MCP) adalah salah satu pilar dari tiga pilar CSR MMKSI yang membawahi program sosial MMKSI untuk kesejahteraan anak-anak, khususnya yang berada di panti asuhan.

Lebih Ngirit dan Aman, Ini Lur Sederet Keunggulan Kompor Induksi

Tidak hanya memberi banyak manfaat bagi rumah tangga, penggunaan kompor induksi juga dampak positif kepada pengurangan impor LPG.

Kinerja BPR dan BPRS Tetap Cemerlang Meski Pandemi

Industri BPR dan BPRS semakin selektif dalam penyaluran kredit atau pembiayaan di tengah persepsi tingginya risiko kredit, seiring dampak pandemi Covid-19.

7 Cara Jitu Bertransaksi Digital Biar Gak Kena Serangan Siber

Saat ini masih banyak masyarakat belum memahami bahaya serangan digital terutama di kehidupan finansialnya, padahal mereka tidak tahu kapan akan menjadi target serangan siber.

Beban Multipel Generasi Sandwich Atur Keuangan di Masa Pandemi

Orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Gak Menang Aja Dapat Hadiah, Yakin Tak Mau Ikut Lomba Astra Ini?

Yuk ikuti Lomba Foto Astra 2021 dengan beragam hadiah menarik. Tenang, yang enggak menang juga dapat hadiah kok!

Prospek Cerah Bank Digital di Tengah Gurihnya Pasar Milenial

Bank digital diprediksi bakal berkembang signifikan seiring dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi, sebaliknya jumlah bank konvensional diprediksi akan semakin sedikit.

Rp262,95 Triliun KUR Tersalurkan ke 6.962.882 UMKM

Realisasi KUR yang telah diberikan kepada 6.962.882 debitur ialah KUR Super Mikro sebesar Rp9,71 triliun kepada 1.104.567 debitur, KUR Mikro sebesar Rp165,86 triliun kepada 5.410.536 debitur.

Harga Minyak Goreng Melejit, BKPN Minta Pemerintah Beri Insentif

Harga minyak goreng yang beredar saat ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Laksanakan Putusan MK, Menko Airlangga Jelaskan Implementasi UU Ciptaker

Dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp90 trilun dan saat ini terdapat berbagai komitmen investasi baru.

Melemah di Sesi Awal, IHSG Ditutup Menguat 46,74 Poin Awal Pekan Ini

IHSG dibuka melemah bergerak fluktuatif pada sesi pertama perdagangan saham, lalu pada sesi kedua, IHSG masih terus berada di teritori positif hingga penutupan bursa saham.

Nggak Ribet, Begini Cara Top Up Saldo Gopay Kamu

Gopay bisa digunakan untuk melakukan transaksi semua layanan Gojek dan ratusan rekan usaha, hingga mengirim atau menerima uang.

Rencana Kenaikan TDL Tahun Depan Diprotes, Dinilai Terburu-Buru

Kenaikan TDL yang tiba-tiba akan menyebabkan keterlambatan upaya antisipasi untuk menanggulangi dampak dari kebijakan tersebut.

Sasar Pelajar dan Mahasiswa, AXIS Dukung Vaksinasi Covid-19 di Sumbar

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melanjutkan komitmennya mendukung upaya pemerintah melawan pandemi Covid-19 di Indonesia melalui program vaksinasi bagi kalangan anak muda, pelajar dan mahasiswa.