KENAIKAN BBM: Hindari Kebangkrutan, UKM dan IKM Minta Dilindungi

SUKOHARJO-Pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) menuntut perlindungan pemerintah daerah menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu untuk menghindari kebangkrutan akibat kenaikan ongkos dan biaya produksi.

Pemilik warung kelontong di Dukuh Kragilan Desa Kedung Winong, Nguter, Maryanto, 39, menyatakan kenaikan harga BBM akan menjadi pukulan telak bagi UKM dan IKM. Terlebih tingkat kenaikan direncanakan sampai Rp1.500 per liter atau setara 33,3% dibanding harga semula Rp4.500 per liter.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“BBM amat pokok dan kenaikannya membuat semua kebutuhan lain ikut naik. Bagi pelaku usaha atau industri kecil yang modalnya relatif terbatas, jika tidak dilindungi bisa-bisa akan mengalami kebangkrutan,” ungkapnya ketika ditemui di sela-sela kesibukannya di Kragilan, Selasa (27/3/2012).

Maryanto yang memulai bisnis warung kelontong dari berjualan minyak tanah sejak enam tahun silam memaparkan UKM dan IKM harus menyediakan modal tambahan setelah kebijakan kenaikan harga BBM diterapkan. Bagi yang tidak sanggup, kata dia, hal itu bisa jadi awal kolapsnya usaha yang digeluti.

Perajin tahu di Desa Celep, Salamun, menyatakan hal serupa. Dia menegaskan pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada pelaku UKM dan IKM untuk kelangsungan usaha. Hal itu mengingat UKM dan IKM membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

“Untuk perajin tahu seperti kami, bentuk perlindungan bisa berupa subsidi pembelian bahan baku. Selain itu barangkali ada subsidi untuk minyak goreng yang juga dibutuhkan saat proses produksi tahu,” ujarnya.

Salamun menyebutkan subsidi pembelian kedelai sebelumnya pernah diberikan pemerintah ketika harga bahan baku tahun dan tempe itu mengalami kenaikan signifikan. Menurut dia bentuk perlindungan yang sama penting dilakukan saat kenaikan harga BBM untuk menjamin kelangsungan hidup usaha kecil.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, Heri Purwanto, membenarkan perlunya perlindungan terhadap UKM dan IKM dari dampak kenaikan harga BBM yang direncanakan berlaku mulai April. Pemkab, ujar dia, juga harus proaktif mencari bantuan ke pusat untuk pelaku UKM dan IKM lokal.