KEMISKINAN WONOGIRI : Ini Bukti Kemiskinan Masih Jadi Persoalan Krusial

Kemiskinan Wonogiri dinilai merupakan masalah krusial yang harus segera ditangani.

Solopos.com, WONOGIRI – Kemiskinan dinilai masih menjadi masalah penting di Wonogiri. Pemerintah pusat terjun langsung ke Wonogiri guna memastikan kondisi tersebut. Pendataan warga miskin pun diharapkan dioptimalkan untuk penanganan tepat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan jumlah rumah tak layak huni di Wonogiri masih di atas 100.000 rumah. Sedangkan jumlah penerima bantuan sosial beras untuk warga miskin (raskin)mencapai 79.000 keluarga. Selain itu ada sekitar 9.000 keluarga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Berdasarkan kondisi tersebut dia menilai persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah kabupaten (pemkab).

“Kemiskinan menjadi masalah kruisial di Wonogiri. Pengentasan kemiskinan menjadi komitmen pemerintah,” kata dia dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten Wonogiri, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (30/3/2016).

Kegiatan tersebut diikuti 100 orang yang terdiri dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama Kabupaten (KUBE). Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Bupati Wonogiri, Edy Santosa; Sekda Wonogiri, Suharno; Anggota DPR, Endang Maria Astuti, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Bambang Mulyadi.

Menurut Endang, dibutuhkan pendataan tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Wonogiri. Dia merasa prihatin dengan kondisi yang ada di Wonogiri. “Apalagi di Kismantoro, selain banyak warga miskin, juga banyak di antara mereka yang menyandang disabilitas,” kata dia.

Menurutnya kemiskinan menjadi pangkal persoalan sosial. Sebab bermula dari kemiskinan, persoalan lain seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya akan mengikuti. Dia berharap ada sinergitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.

“Ada data yang sudah masuk SK Bupati, tapi ada pula yang belum. Ke depan pendataan harus diakukan lebih matang. Harus ada parameter jelas untuk memetakan warga miskin. Parameter yang perlu diperhatikan adalah penghasilan warga,” kata dia.

Endang mengatakan kegiatan terjun ke daerah menjadi salah satu cara tepat untuk melihat kondisi di lapangan. Dia berharap dengan turunnya pemerintah pusat ke Wonogiri, akan mendapatkan bahan pertimbangan penyaluran bantuan pengentasan kemiskinan di Wonogiri.

Sementara itu Dirjen Pemberdayaan Sosial, Bambang Mulyadi, menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dia berharap ada peran pro aktif dari pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Dia mengatakan ada empat program dari Kemensos yang terdiri program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial.

“Tapi memang butuh peran pro aktif untuk mengajukan proposal permohonan agar mendapatkan bantuan itu.