KEMISKINAN WONOGIRI: Data Kemiskinan Tak Relevan, Pemkab Wonogiri Lakukan Ini

Pemkab Wonogiri bakal verifikasi data kemiskinan.

Solopos.com, WONOGIRI—Pemkab Wonogiri tahun ini bakal memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan Wonogiri berdasar basis data terpadu (BDT) yang sejak 2015 belum diperbarui.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Akibat terhentinya update, angka kemiskinan di Wonogiri tak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Sementara itu, validasi dilaksanakan melalui musyawarah desa sehingga data lebih valid. Program tersebut akan melibatkan pengurus rukun tetangga (RT) dan perangkat desa.

Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri menggelar sosialisasi program ini di Gedung Training Center Kehutanan Ir. Hatien Soedarma Alas Kethu Wonogiri, Kamis (1/3/2018). Kegiatan dihadiri para kepala dinas (kades) dan camat.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitan Pengembangan (Bappeda Litbang) Wonogiri, Heru Nur Iswantoro, menyampaikan verifikasi dan validasi BDT 2015 merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial. (baca juga: Angka Kemiskinan Wonogiri Naik, BPS Klaim Mengacu Data Riil Lapangan)

“Selama ini desa mengeluh program-program intervensi untuk mengatasi kemiskinan yang selama ini menggunakan BDT 2015 tidak tepat sasaran. Contohnya, warga miskin yang seharusnya menerima beras sejahtera (Rastra), tetapi tak terkaver,” tuturnya kepada Solopos.com.

Kondisi itu juga berdampak pada program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan sebagainya. Verifikasi dan validasi BDT 2015 diharapkan menghasilkan data lebih valid, sehingga program intervensi yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun Pemkab lebih tepat sasaran.

Dia melanjutkan verifikasi dan validasi melibatkan banyak pihak, seperti pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pihak desa, hingga pihak RT. Proses validasi dilakukan melalui musyawarah desa. Selanjutnya hasil verifikasi dan validasi dikirim ke pemerintah pusat untuk dianalisis Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah pusat yang akan memutuskan sesuai kriteria sangat miskin (desil I), miskin (desil II), hampir miskin (desil III), atau rentan miskin (desil IV). Desil I dan II masuk kategori di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Dinsos, Suwartono, menargetkan verifikasi dan validasi rampung Mei mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan dilaksanakan setahun dua kali menggunakan anggaran APBD senilai Rp175 juta.

“Hasil verifikasi dan validasi itulah yang nanti menjadi pedoman Pemkab dalam melaksanakan program intervensi,” kata Suwartono.

Basis Data Terpadu Wonogiri 2015

Desil I         : 29.057 keluarga, 113.537 jiwa

Desil II        : 26.498 keluarga, 84.484 jiwa

Desil III       : 32.535 keluarga, 92.155 jiwa

Desil IV      : 5.264 keluarga, 17.031 jiwa

Total : 93.353 keluarga, 350.365 jiwa

Data dilengkapi nama dan alamat

Kemiskinan Wonogiri (BPS)

2015

Persentase penduduk miskin   : 12,98%

Penduduk miskin : 122.980 jiwa (total penduduk 949.017 jiwa).

2016

Persentase penduduk miskin   : 13,12%

Penduduk miskin : 124.830 jiwa (total jumlah penduduk 957.975 jiwa)

2017 diprediksi turun (menurut BPS)

2018 Pemkab targetkan 11,23%

Sumber: Bappeda dan Dinsos Wonogiri (rio)