Kategori: Sragen

KEMISKINAN SOLORAYA : Pemprov Jateng akan Tiru UPTPK Sragen


Solopos.com/Tri Rahayu/JIBI/Solopos

Kemiskinan Soloraya ditanggulangi dengan berbagai cara. Kini Pemprov Jateng akan meniru konsep UPTPK Sragen.

Solopos.com, SRAGEN — Tingginya angka kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Soloraya memicu adanya inovasi dan kreativitas daerah dalam mengintervensi kemiskinan. 

Tingginya kemiskinan di Sragen memacu Pemkab Sragen untuk berinovasi dengan menciptakan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) sejak 2012. Inovasi Sragen itu diakui dan akan ditiru Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, mengapresiasi inovasi Pemkab Sragen dalam penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan UPTPK.

Apresiasi Heru yang juga Ketua TKPKD Jateng itu disampaikan secara langsung dihadapan ratusan pejabat dari tujuh kabupaten/kota di Soloraya dalam rapat TKPKD di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (22/9/2015).

Heru juga mengakomodasi keluhan, hambatan, dan kreativitas kabupaten/kota lain dalam penanggulangan kemiskinan. Semua masukan kabupaten/kota itu akan menjadi bahan TKPD Jateng untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Kepala UPTPK Sragen, Suyadi, menyampaikan terobosan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Sragen, salah satunya UPTPK.

Dia menyoal tentang data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan data kemiskinan dari sejumlah kementerian yang berbeda-beda ketika sampai di bawah.

Atas dasar itulah, Suyadi menyampaikan terobosan Sragen untuk menyikapi data itu, yakni dengan membuat 20 indikator kemiskinan lokal.

“Hampir 40% data pendudukan Sragen itu ada di UPTPK. Data itu yang menjadi dasar SKPD [satuan kerja perangkat daerah] dalam pengentasan kemiskinan sesuai tupoksinya. Persoalan legalitas UPTPK sampai sekarang belum jelas. Kami minta bantuan Wagub agar bisa memperjuangkan kelembagaan UPTPK menjadi SOTK [struktur organisasi tata kerja] resmi,” ujar dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten, Hari Budiyono, juga menyampaikan kendala terkait dengan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Data tersebut, kata Hari, terverifikasi di masing-masing SKPD dan intervensi kemiskinannya juga dilaksanakan berdasarkan perspektif SKPD yang bersangkutan.

“Contohnya beras miskin itu sebenarnya tidak tepat sasaran karena beras itu dibagi rata ke seluruh warga. Program jaminan kesehatan daerah [jamkesda] juga dilaksanakan sesuai perspektif Dinas Kesehatan. Jadi ego sektoralnya masih tinggi,” kata dia.

Kepala Bappeda Wonogiri, Sri Jarwadi, berharap program keluarga harapan (PKH), pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), dan program pemerintah pusat lainnya dipertahankan dan ditambah kuotanya.

Program tersebut, ujar dia, didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang benar-benar faktual by name dan by address.

“Jadi pendataannya bukan lima tahunan tetapi dua tahunan. Selama ini Wonogiri sudah membentuk koperasi RT dan pembangunan infrastruktur desa,” kata Sri.

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, mengaku Pemkab membangun 9.709 RTLH, jambanisasi 19.139 unit, hingga pendidikan gratis untuk SD hingga SMA/SMK dengan alokasi anggaran Rp52 miliar per tahun.

“Atas dasar itu angka indeks pembangunan manusia (IPM) 2014 sebesar 7,24. Kalau soal data kemiskinan itu data politis sehingga tidak perlu diperdebatkan tentang jumlahnya,” tutur dia.

Kepala Bappeda Boyolali, Setyo Wibowo, mengatakan dari 19 kecamatan tinggal satu kecamatan yang masuk daerah merah, yakni Kecamatan Wonosegoro. Sementara tiga kecamatan lainnya masuk zona kuning, yakni Kecamatan Juwangi, Selo, dan Kemusu.

“Angka kemiskinan di Boyolali mencapai 13,27% pada 2013 dari jumlah penduduk 963.839 jiwa. Untuk progres penanggulangan kemiskinan, kami melakukan roadshow ke sejumlah kecamatan untuk intervensi melalui berbagai program,” ujar dia.

Kepala Bappeda Solo, Budi Yulistiyanto, menyatakan intervensi kemiskinan di Kota Bengawan dilakukan lewat program kesehatan masyarakat Surakarta (PKMS), bantuan beras untuk rakyat miskin daerah (raskinda), dan seterusnya.

Budi berniat membuat TKPD tingkat kelurahan untuk melakukan pendataan dan memaksimalkan program penanggulangan kemiskinan.

“Harapannya data di tingkat kelurahan lebih valid sebagai acuan penanggulangan kemiskinan. Selama ini masih ada lima kelurahan di Solo yang masuk zona merah,” ujar Budi.

Kepala Bappeda Sukoharjo, Djoko Sutarto, mengatakan salah satu intervensi kemiskinan berupa pendidikan gratis untuk SD hingga SMA/SMK negeri dan swasta.

Dia mengatakan Pemkab Sukoharjo juga menggandeng komunitas jamu dan padi organik untuk mengurangi kemiskinan. Para peserta PKH, kata dia, juga diharapkan membentuk kelompok usaha bersama (kube) dengan bantuan Rp10 juta/kube.

Share
Dipublikasikan oleh
Rohmah Ermawati