KEMISKINAN SOLORAYA : Pemprov Jateng akan Tiru UPTPK Sragen

KEMISKINAN SOLORAYA : Pemprov Jateng akan Tiru UPTPK Sragen

SOLOPOS.COM - Heru Sudjatmoko (JIBI/Solopos/Antara)

Kemiskinan Soloraya ditanggulangi dengan berbagai cara. Kini Pemprov Jateng akan meniru konsep UPTPK Sragen.

Solopos.com, SRAGEN — Tingginya angka kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Soloraya memicu adanya inovasi dan kreativitas daerah dalam mengintervensi kemiskinan. 

Tingginya kemiskinan di Sragen memacu Pemkab Sragen untuk berinovasi dengan menciptakan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) sejak 2012. Inovasi Sragen itu diakui dan akan ditiru Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, mengapresiasi inovasi Pemkab Sragen dalam penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan UPTPK.

Apresiasi Heru yang juga Ketua TKPKD Jateng itu disampaikan secara langsung dihadapan ratusan pejabat dari tujuh kabupaten/kota di Soloraya dalam rapat TKPKD di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Selasa (22/9/2015).

Heru juga mengakomodasi keluhan, hambatan, dan kreativitas kabupaten/kota lain dalam penanggulangan kemiskinan. Semua masukan kabupaten/kota itu akan menjadi bahan TKPD Jateng untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Kepala UPTPK Sragen, Suyadi, menyampaikan terobosan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Sragen, salah satunya UPTPK.

Dia menyoal tentang data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan data kemiskinan dari sejumlah kementerian yang berbeda-beda ketika sampai di bawah.

Atas dasar itulah, Suyadi menyampaikan terobosan Sragen untuk menyikapi data itu, yakni dengan membuat 20 indikator kemiskinan lokal.

“Hampir 40% data pendudukan Sragen itu ada di UPTPK. Data itu yang menjadi dasar SKPD [satuan kerja perangkat daerah] dalam pengentasan kemiskinan sesuai tupoksinya. Persoalan legalitas UPTPK sampai sekarang belum jelas. Kami minta bantuan Wagub agar bisa memperjuangkan kelembagaan UPTPK menjadi SOTK [struktur organisasi tata kerja] resmi,” ujar dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten, Hari Budiyono, juga menyampaikan kendala terkait dengan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Data tersebut, kata Hari, terverifikasi di masing-masing SKPD dan intervensi kemiskinannya juga dilaksanakan berdasarkan perspektif SKPD yang bersangkutan.

“Contohnya beras miskin itu sebenarnya tidak tepat sasaran karena beras itu dibagi rata ke seluruh warga. Program jaminan kesehatan daerah [jamkesda] juga dilaksanakan sesuai perspektif Dinas Kesehatan. Jadi ego sektoralnya masih tinggi,” kata dia.

Kepala Bappeda Wonogiri, Sri Jarwadi, berharap program keluarga harapan (PKH), pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), dan program pemerintah pusat lainnya dipertahankan dan ditambah kuotanya.

Program tersebut, ujar dia, didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang benar-benar faktual by name dan by address.

“Jadi pendataannya bukan lima tahunan tetapi dua tahunan. Selama ini Wonogiri sudah membentuk koperasi RT dan pembangunan infrastruktur desa,” kata Sri.

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, mengaku Pemkab membangun 9.709 RTLH, jambanisasi 19.139 unit, hingga pendidikan gratis untuk SD hingga SMA/SMK dengan alokasi anggaran Rp52 miliar per tahun.

“Atas dasar itu angka indeks pembangunan manusia (IPM) 2014 sebesar 7,24. Kalau soal data kemiskinan itu data politis sehingga tidak perlu diperdebatkan tentang jumlahnya,” tutur dia.

Kepala Bappeda Boyolali, Setyo Wibowo, mengatakan dari 19 kecamatan tinggal satu kecamatan yang masuk daerah merah, yakni Kecamatan Wonosegoro. Sementara tiga kecamatan lainnya masuk zona kuning, yakni Kecamatan Juwangi, Selo, dan Kemusu.

“Angka kemiskinan di Boyolali mencapai 13,27% pada 2013 dari jumlah penduduk 963.839 jiwa. Untuk progres penanggulangan kemiskinan, kami melakukan roadshow ke sejumlah kecamatan untuk intervensi melalui berbagai program,” ujar dia.

Kepala Bappeda Solo, Budi Yulistiyanto, menyatakan intervensi kemiskinan di Kota Bengawan dilakukan lewat program kesehatan masyarakat Surakarta (PKMS), bantuan beras untuk rakyat miskin daerah (raskinda), dan seterusnya.

Budi berniat membuat TKPD tingkat kelurahan untuk melakukan pendataan dan memaksimalkan program penanggulangan kemiskinan.

“Harapannya data di tingkat kelurahan lebih valid sebagai acuan penanggulangan kemiskinan. Selama ini masih ada lima kelurahan di Solo yang masuk zona merah,” ujar Budi.

Kepala Bappeda Sukoharjo, Djoko Sutarto, mengatakan salah satu intervensi kemiskinan berupa pendidikan gratis untuk SD hingga SMA/SMK negeri dan swasta.

Dia mengatakan Pemkab Sukoharjo juga menggandeng komunitas jamu dan padi organik untuk mengurangi kemiskinan. Para peserta PKH, kata dia, juga diharapkan membentuk kelompok usaha bersama (kube) dengan bantuan Rp10 juta/kube.

Berita Terkait

Berita Terkini

Gerobak Bakul Cilok Jatuh Saat Diangkut Satpol PP, Isinya Berceceran di Jalan Bikin Netizen Emosi

Video viral gerobak cilok kuah yang diangkut mobil Satpol PP jatuh hingga isinya berceceran di jalan yang membuat netizen emosi.

Hati-Hati Lur! Begal Payudara Gentayangan di Grobogan, Ini Lokasinya

Begal payudara menghantui warga Grobogan, Jawa Tengah.

Tempati Posisi Ketiga, Rio Waida Harus Lalui Babak Eliminasi Selancar Olimpiade Tokyo 2020

Rio Waida harus melalui babak eliminasi pada putaran kedua karena berada di posisi ketiga pada putaran pertama.

Gregoria Mariska Lewati Tantangan Pertama di Olimpiade Tokyo Seusai Taklukkan Pemain Myanmar

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melewati tantangan pertama setelah mengalahkan pemain asal Myanmar Thet Htar Thuzar.

Kisah Bagas Pemanah Indonesia di Olimpiade Tokyo: Anak Pak Bon SD Asal Klaten & Mantan Atlet Panahan Andalan Jateng

Kisah inspiratif tentang Bagas, atlet panahan Klaten, anak pak bon SD di Jatinom dan mantan atlet pemanah andalan Jateng yang berlaga di Olimpiade Tokyo.

Gawat! Lonjakan Kasus Positif Corona di Klaten Melampaui Kudus

Jumlah kasus Corona aktif di Klaten saat ini dinilai melebihi lonjakn kasus yang sempat terjadi di Kudus beberapa waktu lalu.

Beredar Selebaran Kritikan Penanganan Covid-19, Ini Tanggapan Kapolres Kudus

Polisi turun tangan menelusuri sejumlah selebaran berisi kritikan kepada pemerintah tertempel di sejumlah ruas jalan di Kudus.

Hotel dan RS di Solo Ini Buka Layanan Isoman, Segini Tarifnya

Hotel di Solo yang membuka layanan isolasi mandiri (Isoman) bekerja sama dengan rumah sakit untuk memantau kesehatan para tamu yang positif Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG).

Ortu Meninggal karena Covid-19, Bocah Yatim Piatu di Kaltim akan Dibantu Dinsos Sragen

Dinsos Sragen menindaklanjuti informasi adanya bocah berumur 10 tahun, Alviano Dafa Raharjo, yang menjadi yatim piatu karena ortu meninggal karena Covid-19.

Asale Pesanggrahan, Saksi Bisu Kejayaan Kopi di Desa Deles, Klaten pada Zaman Kolonial

Kawasan Pesanggrahan PB X di Deles, Klaten dikenal sebagai tempat yang berkaitan perkebunan kopi sekaligus tempat produksi.

WHO Ajak Seluruh Negara Lacak Asal Virus Corona

World Health Organization atau WHO menyerukan seluruh negara di dunia melacak asal-usul virus corona pemicu Covid-19.

Menengok Desa Bonyokan Klaten, Kampung Pencetak Atlet Panahan Tingkat PON hingga Olimpiade

Dukuh Bonyokan Desa Bonyokan,Jatinom, dikenal sebagai daerah pencetak atlet panahan profesional dalam beberapa tahun terakhir.