KEMISKINAN KULONPROGO : Pemerintah Dituntut Naikkan Anggaran Penanggulangan, Mungkinkah?

Kemiskinan Kulonprogo coba diatasi dengan berbagai langkah.

Harianjogja.com, KULONPROGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo meminta alokasi dana penanggulangan kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 ditingkatkan. Anggaran tersebut lalu diharapkan dapat dioptimalkan untuk program pemberdayaan warga miskin agar menjadi lebih mandiri.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Priyo Santoso, Jumat (22/7/2016). Dia memaparkan angka kemiskinan penduduk Kulonprogo cenderung masih tinggi, yaitu 12 persen pada 2015 kemarin. Namun, data versi Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo per 2014 lalu menunjukkan angka yang lebih tinggi, mencapai 20,64 persen.

“Fraksi PAN meminta penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kebijakan program pembangunan,” kata Priyo.

Priyo mengungkapkan, saat ini Dewan tengah membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan APBD murni 2017. Dia berharap program penanggulangan kemiskinan mendapatkan prioritas, termasuk dengan menaikkan alokasi anggarannya. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu bentuk konkret dari semangat memerangi kemiskinan.

Priyo lalu mengatakan,  implementasi program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung seputar pembangunan fisik, seperti bedah rumah, jambanisasi, perbaikan sistem sanitasi, serta bantuan langsung berupa pembagian paket sembako dan air bersih. Program pemberdayaan ekonomi yang mendorong warga miskin menjadi lebih sejahtera dan mandiri dinilai masih minim.

“Program pemberdayaan bisa disesuaikan dengan potensi yang dapat dikembangkan sendiri oleh warga miskin bersangkutan,” ujar anggota Komisi II DPRD Kulonprogo itu.

Program pemberdayaan warga miskin bisa berupa pengembangan usaha mandiri, misalnya pengolahan bahan makanan atau pembuatan benda kerajinan. Meski begitu, program pemberdayaan warga miskin harus diiringi dengan upaya pendampingan dari pemerintah secara berkelanjutan agar lebih efektif. Dengan demikian, segala kendala yang dihadapi dapat segera diatasi agar usaha rintisan warga miskin tetap berjalan dan berkembang. Priyo menambahkan, angka kemiskinan jelas akan turun jika kesejahteraan warga meningkat karena memiliki andalan penghasilan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulonprogo Agus Langgeng Basuki mengatakan, Pemkab Kulonprogo berencana menaikkan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 2017 mendatang. Jika tahun ini alokasinya mencapai Rp10 miliar, angka tersebut bakal dinaikkan menjadi sekitar Rp25 miliar.

Langgeng menguraikan, program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin dijalankan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PerindagESDM), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan lainnya. Pendampingan juga dilakukan secara berkesinambungan agar kegiatan usaha yang dirintis warga tidak berhenti di tengah jalan. “Jangan sampai masyarakat malah menjadi tambah sulit karena susah memasarkan produk yang dihasilkan,” ungkap Langgeng.