Kategori: Klaten

KEMISKINAN KLATEN : Masih Ada 73 Desa Miskin, Terbanyak di Juwiring


Solopos.com/Muhammad Ismail/JIBI/Solopos

Kemiskinan Klaten masih terjadi di 73 desa, terbanyak adalah Desa Juwiring.

Solopos.com, KLATEN Sebanyak 73 dari 391 desa di Klaten masuk kategori zona merah alias daerah sangat miskin. Desa sangat miskin itu tersebar di 26 kecamatan di Klaten.

Data tersebut berdasakan hasil survei yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten pada 2014. Sementara itu, jumlah warga miskin pada 2014 ini sebesar 14,58%.

Demikian disampaikan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pemerintahan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bidang Sosial Budaya Bappeda Klaten, Etik Sandrayati, Rabu (23/9/2015). Menurutnya, jumlah warga miskin di Kabupaten bersinar menurun tiap tahunnya. Pada 2011 jumlah warga miskin sebesar 17,95%, 2012 sebanyak 16,71%, 2013 sebanyak 15,60%, dan 2014 sebanyak 14,58%.

”Hasil pendataan program perlindungan sosial [PPLS] 2011 BPS, jumlah warga miskin di Klaten sebanyak 494.559 jiwa atau 137.771 kepala keluarga [KK]. Kalau di persentase jumlah warga miskin Klaten sebanyak 17,95%,” ujar Etik saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2015).

“KK miskin sebanyak itu terbagi tiga kategori yakni sangat miskin, miskin, dan rentan miskin.”

Etik mengatakan data PPLS 2011 yang dijadikan untuk menghitung warga miskin sudah tidak relevan untuk digunakan. Banyak ditemukan data warga yang meninggal dunia dan berpindah ke luar kota masih tercatat di PPLS.

“Kami optimis data terbaru PPLS 2015 nanti jumlah warga miskin Klaten jauh lebih sedikit dibandingkan data PPLS 2011,” kata dia.

Terkait jumlah desa miskin, Etik mengatakan terbanyak ada di Kecamatan Juwiring, yakni delapan desa. Desa miskin itu yakni Trasan, Ketitang, Gondangsari, Serenan, Bolopleret, Kenaiban, Mrisen, dan Kwarasan. Ada 14 indikator yang ditentukan BPS untuk mengategorikan sangat miskin, miskin, dan rentan miskin.

Pemkab, kata dia, memiliki banyak program untuk mengatasi kemiskinan di antaranya adalah bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, hingga program corporate social responsibility (CSR).

“Pemkab juga membuat program pelatihan kerja bagi warga miskin dan pendidikan gratis,” ujar Etik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Klaten, Hari Budiono, tahun ini menargetkan penurunan angka kemiskinan sekitar 1%-2% dari angka kemiskinan 2014.

Hari mengaku perlu kerja keras dan kerja sama lintas sektoral untuk menurunkan angka kemiskinan di Klaten. Masih banyaknya daerah miskin di Klaten disebabkan karena tingginya angka pengangguran dan banyaknya daerah yang lahannya kurang produktif.

“Lahan kurang produktif menyebabkan warga tidak dapat bercocok tanam. Kondisi itu membuat warga tidak punya penghasilan sehingga menyebabkan kemiskinan,” ujar Hari.

 

 

 

Share
Dipublikasikan oleh
Septina Arifiani