Kemiskinan Karanganyar menjadi perhatian Pemkab yang menargetkan akan merampungkan penanganan RTLH pada 2017.
Solopos.com, KARANGANYAR-Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengajak jajaran kepala desa (kades) dan camat di Bumi Intanpari, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Seluruh RTLH di Karanganyar ditargetkan selesai direhabilitasi pada 2017. Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pengarahan penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap I 2016 oleh desa, di Pendapa Rumah Dinas (Rumdin) Bupati, Senin (2/5/2016).
“Tahun 2017 saya targetkan penanganan RTLH selesai. Kalau bisa dilakukan, ini akan menjadi prestasi yang pertama di Indonesia. Penanganan RTLH yang masih ada saat ini kita keroyok bareng-bareng, kita carikan sumber dana dari mana saja, biar selesai,” ujar dia.
Yuli, panggilan akrab Bupati, menilai peran kades dan camat untuk menyelesaikan permasalahan RTLH sangat strategis. Bilai upaya rehabilitasi RTLH di tingkat desa dan kecamatan mentok, Pemkab pasti akan mencarikan jalan keluar atau solusi.
Sumber pendanaan program RTLH bisa dari alokasi dana desa, dana desa, APBD kabupaten, APBD Provinsi Jateng, dan pemerintah pusat. Dengan memprioritaskan anggaran bagi rehabibilitasi RTLH, diyakini semua RTLH bisa ditangani secara baik.
“Berdasar data saat ini tercatat 8.700 RTLH, tapi kalau didata lagi, saya yakin angkanya lebih kecil dari itu.
Kalau kita kerja keras, bergotong royong, mudah-mudahan 2017 sudah selesai. Tahun ini saja APBD kita sudah alokasikan dana untuk 200 rumah,” kata dia.
Anggaran untuk merehabilitasi 200 RTLH tercatat Rp1,6 miliar. Masing-masing rumah mendapat alokasi dana Rp8 juta. Ada juga anggaran RTLH dari Pemprov Jateng, Kementerian Sosial (Kemensos), dan corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
“Akan kami koordinasikan supaya perusahaan-perusahaan bisa mengambil peran dalam program RTLH ini. Misalnya di Jaten, dipetakan jumlah RTLH per desa yang belum ditangani, kita berikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyelesaikannya,” tutur dia.
Pemkab tinggal mengawasi rehabilitasi RTLH oleh perusahaan-perusahaan itu. Sedangkan bagi daerah yang tidak mempunyai perusahaan, akan diupayakan penyelesaiannya dengan anggaran pemerintah, baik kementerian, provinsi, kabupaten, dan desa.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, Karanganyar berharap di-backup lebih lagi untuk bebas RTLH. Dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, RTLH yang tinggal sedikit, diselesaikan. Bebas RTLH adalah salah satu indikator kesejahteraan,” imbuh dia.
Bupati juga ingin Karanganyar bebas dari perilaku buang air besar (BABS) tahun 2017. Saat ini masih ada sekitar 26.000 keluarga yang membuang air besar sembarangan. Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo, optimistis penanganan BABS bisa cepat rampung.
Saat ini sudah ada enam kecamatan yang bebas dari perilaku BABS. “Yang tidak punya jamban kan ada yang dikaver oleh jamban komunal. Penanganan masalah ini bisa lebih cepat selesai. Selain tak begitu banyak, kebutuhan anggarannya tak begitu besar,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
