KEMISKINAN DI KARANGANYAR : Angka Kemiskinan Versi BPS dan Pemkab Berbeda, Kok Bisa?

Solopos.com, KARANGANYAR–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mempertanyakan angka kemiskinan yang dikantongi Badan Pusat Statistik (BPS) Bumi Intanpari dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, data angka kemiskinan yang dikantongi Pemkab Karanganyar dengan BPS terpaut hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, jumlah angka miskin di Karanganyar mencapai angka di atas 100.000-an. Pada tahun 2012, BPS memastikan angka miskin di Bumi Intanpari mencapai 115.200 orang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Jumlah tersebut menurun 13 persen pada tahun 2013. Sedangkan, data yang dipegang Pemkab Karanganyar menyebutkan angka kemiskinan hanya mencapai angka 65.000 orang.

Hal itu sesuai dengan jatah penerima beras miskin (Raskin) di Karanganyar dalam beberapa waktu terakhir.

Kesimpulan perbedaan data antarkedua instansi tersebut terkuak saat dilangsungkannya rapat koordinasi (Rakor) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (SPKD) di rumah dinas (Rumdin) wakil bupati Karanganyar, Rabu (8/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo; Sekda Karanganyar, Samsi; Asisten Sekda Karanganyar, Anik dan Sundoro; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo; Kepala BPS Karanganyar, Toto Destanto; Koordinator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Karanganyar, Dade Saripudin dan sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Karanganyar.

“Kami lebih percaya dengan data yang kami miliki [dibandingkan data BPS]. Meskipun pada akhirnya, data BPS yang dipakai secara nasional. Kami terus berjuang mengentaskan angka kemiskinan di Karanganyar. Dengan lima program unggulan kami [pembangunan infrastukrtur menyeluruh, pencapaian 10.000 wirausahawan mandiri, pendidikan dan kesehatan gratis, pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan dan peningkatan kualitas keagamaan dan sosial budaya], kami optimistis persoalan ini bisa rampung sebelum lima tahun ke depan,” kata Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo, saat ditemui wartawan seusai Rakor.

Sekda Karanganyar, Samsi, mengatakan perlunya dibentuk unit pelayanan teknis (UPT) yang dikhususkan menangani persoalan kemiskinan. Dengan dibentuknya UPT penanggulangan kemiskinan, penanganan kemiskinan di Bumi Intanpari dapat lebih fokus.

“Selama ini, belum ada SKPD yang memiliki peran utama menangani masalah ini [kemiskinan]. Sehingga, perlu dibentuk kantor atau kepala seksi (Kasi) atau UPT yang bertugas khusus menangani masalah kemiskinan. Sehingga, semuanya bisa terprogram,” katanya.

Tingkat Kemiskinan
Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Karanganyar, Dade Saripudin, menyebutkan tingkat kemiskinan Karanganyar lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di provinsi Jateng. Kemiskinan menjadi isu prioritas pembangunan mulai dari global, nasional dan daerah.

Penanggulangan kemiskinan tersebut diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan TKPK Kabupaten Kota/Kabupaten.

“Tingkat kemiskinan di Karanganyar mencapai 14,07 persen. Sedangkan, di Provinsi Jateng mencapai 14,98 persen. Terakhir, di tingkat nasional mencapai 11,66 persen,” katanya.

Kepala BPS Karanganyar, Toto Destanto, mengatakan angka kemiskinan yang dipublikasikan sejak tahun 2012 hanya menjangkau tataran makro. Pendataan tersebut didasarkan pada sampel sejumlah warga.

“Tanggapan dari berbagai daerah menyikapi data angka miskin memang berbeda-beda. Saat saya bertugas di Solo beberapa tahun lalu, Pemkot setempat menganggap data miskin masih kurang banyak. Tapi, saat di sini [Karanganyar], data itu kebanyakan. Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan pendataan baru, kami tak ada intervensi dari siapapun. Dalam waktu dekat, memang data angka miskin diKaranganyar akan dilakukan update,” katanya.